Berita

Hukum

Gubernur Bali Ikut Tanda Tangani Spanduk Save KPK

MINGGU, 01 FEBRUARI 2015 | 10:52 WIB

Gubernur Bali Made Mangku Pastika ikut menandatangani spanduk dukungan pemberantasan korupsi yang diadakan oleh lembaga swadaya masyarakat pegiat antikorupsi.

Pastika membubuhkan tanda tangannya pada kain putih sepanjang sekitar 20 meter yang digelar di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (1/2) seperti diberitakan Antaranews.

Mantan Kepala Polda Bali itu hanya membubuhkan tanda tangannya tanpa menuliskan kata-kata pada kain putih tersebut yang kemudian diikuti oleh beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Tak lama kemudian, Pastika langsung meninggalkan lokasi dan menuju Podium Bali Bebas Bicara yang rutin digelar seminggu sekali setiap hari Minggu pagi.

Tak lama kemudian, Pastika langsung meninggalkan lokasi dan menuju Podium Bali Bebas Bicara yang rutin digelar seminggu sekali setiap hari Minggu pagi.

Tak hanya orang nomor satu di jajaran Pemprov Bali itu, masyarakat yang saat itu tengah berolahraga pagi juga ikut memberikan tanda tangannya dan menuliskan dukungan dengan tulisan "Save KPK".

Menurut Humas LSM Masyarakat Bali Anti-Korupsi, Made Sugianta menjelaskan bahwa aksi pembubuhan tanda tangan tersebut bertujuan untuk kontrol kepada pemerintah terkait dengan situasi terkini yang mendera sejumlah komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai sebagai kriminalisasi lembaga negara independen itu.

"Aksi ini untuk mendukung penyelamatan KPK. Kami menggelar aksi solidaritas, aksi damai dengan mencari dukungan melalui tanda tangan masyarakat," katanya.

Ia menilai setelah sejumlah pimpinan lembaga superbodi itu dilaporkan ke polisi merupakan upaya sistemis pelemahan KPK dalam hal penegakan hukum.

"Kami berharap Presiden Joko Widodo ada ketegasan hukum karena hingga saat ini belum ada ketegasan hukum terkait masalah yang terjadi saat ini di KPK dan Polri," ucapnya.

Sedangkan terkait dukungan dari Gubernur Bali yang ikut membubuhkan tanda tangannya, Sugianta menilai secara tidak langsung hal itu mendukung pemberantasan korupsi. Rencananya, lanjut dia, tanda tangan dari masyarakat tersebut akan dibawa ke Istana Negara di Jakarta.[wid]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya