Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko tidak terlalu setuju dengan anggapan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo kurang berhasil dalam 100 hari kerja.
Ia meyakini bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintahan tidak dapat diukur hanya dengan 100 hari pertama. Sebabnya ada beberapa perubahan struktur dan sebagainya yang tentunya 'memaksa' kabinet yang baru ini sedikit menguras energi untuk beradaptasi, belum lagi ditambah dengan situasi politik yang berkembang tidak terlalu menguntungkan bagi progres pemerintahan Joko Widodo.
Namun demikian, kata Budiman, bukan berarti pemerintahan Joko Widodo tidak patut dikoreksi, tetap harus ada kritik yang konstruktif. Menurutnya, memberikan masukan, kritik dan saran bukanlah sesuatu yang tabu di alam demokrasi bahkan terhadap Presiden sekalipun.
"Hemat saya Joko Widodo sebagai Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat adalah pimpinan yang memenangkan kontestasi politik. Sudah sepatutnya Presiden bertindak sebagai pimpinan bukan sebagai manager. Presiden tidak perlu terlalu banyak terlibat hal-hal yang bersifat teknis operasional," sebuat dia dalam keterangannya, Jumat (30/1).
Itu sebabnya, lanjut Budiman, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri, pejabat setara menteri dan sebagainya untuk menjadi pembantu-pembantunya. Agar para pembantunya menjadi menejer yang cakap dan cekatan dalam mengoperasinalisasi seluruh gagasan dan visi Presiden. Tidak pada tempatnya para menteri membiarkan Presiden tersita untuk mengurusi hal-hal yang bersifat teknis karena memang sudah bukan porsinya.
"Jangan sampai dibalik, Presiden dibiarkan dalam porsi teknis operasinal sebagai manajer sementara para pembantunya tampil seolah memiliki konsepsi/gagasan besar," tekan Budiman.
Presiden harus tampil sebagai pemimpin yang akan mengantar negara pada visi besarnya. Memastikan semua janji politik yang terikat dengan rakyat dijalankan sebagai kebijakan negara. Sementara para mentri dan pejabat setingkat yang dipercaya oleh Presiden menjadi pembantunya adalah orang-orang yang harus memastikan seluruh kebijakan negara dioperasionalkan dengan baik, terlaksana dengan semestinya.
"Partai politik pendukung, setelah Presiden mendapat mandat penuh dan memulai tugas dan jabatannya sebagai Presiden, harus mereposisi diri sebagai penyokong kebijakan Presiden, memasok gagasan-gagasan yang merupakan perwujudan ideologis yang berpihak pada rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Karena secara politik, keberhasilan Presiden juga adalah keberhasilan partai politik pendukungnya," demikian Budiman.
[rus]
