Berita

Dorodjatun Kuntjoro Jakti

Wawancara

WAWANCARA

Dorodjatun Kuntjoro Jakti: BBM Ikuti Harga Pasar, Ada Sisa Dana Untuk Bangun Rumah Sakit & Sekolah

MINGGU, 25 JANUARI 2015 | 10:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bekas Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti belum bisa memprediksi sampai kapan harga minyak dunia turun.

Yang jelas, Guru Besar Universitas Indonesia itu menilai, tu­runnya harga minyak dunia akibat 'perang' antara Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara peng­hasil minyak di Timur Tengah.

"Gara-gara harga minyak dunia itu turun, maka sudah sewajarnya harga BBM (bahan bakar minyak) di Indonesia juga turun," ujar Dorodjatun Kuntjoro Jakti kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Kamis, (22/1).


Menurut Dorodjatun, kalau menerapkan harga pasar, maka harga BBM itu mengikuti harga minyak dunia. Sejak enam bulan lalu, harga minyak mentah terus turun. Ini terjadi karena perebutan pasar. AS saat ini terus menin­gkatkan produksi minyaknya melalui revolusi teknologinya. Jika negara-negara OPEC mengurangi produksinya untuk menjaga harga minyak dunia, maka AS akan masuk di pasar internasional dengan memasarkan minyak hasil produksinya dengan harga yang lebih murah.

"Kalau harga internasional turun, harga BBM di Indonesia juga harus turun. Tapi kalau naik, ya naik lagi. Itu normal di seluruh dunia," paparnya.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Bagaimana APBN dengan kondisi seperti ini?
Memakai sistem itu, tentu menyisakan dana di APBN. Ini bisa dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan dan sebagainya. Seharusnya dari du­lu BBM mengikuti harga pasar seperti itu. Kalau harga dunia naik, ya otomatis naik juga. Kalau turun, ya turun. Jadi harus siapkan jaringan sisialnya.

Caranya bagaimana?

Kalau buat saya, jaringan pengaman sosial itu harus per­manen. Misalnya, memberikan dana kepada yang memang membutuhkan secara langsung.

Harga BBM sudah turun tapi ongkos transportasi dan harga sembako belum turun, ini bagaimana?
Kan harus ada waktu ya. Dalam ekonomi itu semua pakai ru­mus kumulatif. Tidak ada yang namanya gebrakan. Selalu ada awalnya, kadang-kadang lambat kadang-kadang cepat. Seperti pohonlah tumbuhnya. Jadi ini kan baru kurang dari satu minggu, ng­gak bisalah langsung turunnya.

Soal pembangunan infrastruktur, bagaimana?
Bagi pembangunan infrastruk­tur yang terpenting jangan ter­petak di daerah-daerah yang sudah maju. Pemerintah harus mengu­tamankan yang daerah-daerah di luar Jawa. Saya kita itu.

Kalau harga minyak dunia melambung tinggi, berarti pemerintah menaikkan har­ga BBM, bukankah ini ber­dampak inflasi?
Bisa saja menaikkan harga BMM tanpa ada risiko terhadap dampak inflasi yang tinggi. Bahkan tidak menutup kemung­kinan inflasi malah turun.

Berdasarkan pengalaman saat menjadi Menko Perekonomian di era pemerintahan Megawati, langkah yang tempuh sebelum menaikkan harga BBMi dengan menaikkan harga pembelian petani (HPP).

Inflasi kala itu tidak melam­bung, meski harga BBM naik dua kali di tahun yang sama.

Kenapa bisa begitu?
Ketika HPP beras dinaikkan, petani lebih terpicu untuk menanam padi, sehing­ga ketika harga BBM sub­sidi dinaikkan, bisa diim­bangi dengan surplus beras.Waktu itu harga gabah naik dua kali lipat. Saat harga BBM di­naikkan, pas panen dan surplus. Jadi kalau ekonomi meningkat, naikkan harga BBM juga tidak masalah.

Apa harga pangan pendorong utama inflasi?
Pendorong utama inflasi adalah harga pangan yang cenderung tinggi. Saat pangan bisa dijaga dan kebutuhannya bisa dipenuhi, maka inflasi juga akan terkendali meski ada pemicu dari kebijakan harga yang diatur pemerintah. Namun tentu tidak hanya seba­tas pada beras, juga komoditas pangan lainnya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya