. Sudah dapat dipastikan Komjen Pol Budi Gunawan akan kandas menjadi Kapolri dengan keputusan Presiden Jokowi menunda menandatangani pengangkatan Budi karena ada kasus hukum dengan berstatus tersangka di KPK.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra FX Arief Poyuono seperti dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (19/11).
Ia menyarankan, selama Polri dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebaiknya Jokowi melakukan lelang jabatan Kapolri sebelum dilakukan fit and proper test oleh DPR untuk mendapat persetujuan terhadap calon Kapolri.
Arief Poyuono menjelaskan, mekanisme lelang jabatan yang dilakukan semasa Jokowi menjadi gubenur DKI sekarang sudah dirasakan pengaruh positifnya terhadap kinerja pemda DKI yang positif terhadap pelayanan publik. Begitu juga target Jokowi untuk mendongkrak pendapatan negara lewat pajak, Jokowi juga melakukan lelang jabatan untuk posisi dirjen pajak.
"Begitu juga sesuai nawacita dan visi Jokowi yang ingin menciptakan Polri yang bersih dan berwibawa, maka posisi perlu dilakukan lelang Jabatan Kapolri," ujar dia.
Arief Poyuono menambahkan, sistim lelang jabatan Kapolri penting untuk menghilangkan rantai nepotisme dan money politik. Lelang jabatan itu bisa menjamin seleksi pejabat Kapolri menjadi transparan dan akuntabel. Selain memutus rantai nepotisme, juga sebagai upaya membangun meritokrasi dalam seleksi posisi Kapolri. Ia menerangkan, meritokrasi adalah, bentuk pemerintahan atau administrasi dimana para pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuan serta kepatutan di mata masyarakat.
"Dengan lelang jabatan untuk posisi Kapolri merupakan terobosan dalam membongkar paradigma lama birokrasi, dan lelang jabatan turut mengartikulasikan Jokowi sebagai pemimpin yang visioner," ungkapnya.
Dan syarat petinggi Polri yang berhak ikut lelang jabatan Kapolri dibatasi dengan syarat berpangkat bintang dua dan tiga, pernah menjadi Kapolda, mendapatkan surat lolos bersih dari KPK bahwa tidak terindikasi korupsi, dan di PPATK harta si calon Kapolri didapat dari hasil yang sah dan legal.
Selanjutnya, lelang jabatan Kapolri juga harus melibatkan wanjakti Polri, karena dari wanjaktilah yang tau benar tentang
track rekord para calon Kapolri. Baru setelah itu, diserahkan ke Kompolnas untuk dievaluasi sebelum di serahkan pada Presiden .
"Setelah itu diumumkan ke publik nama-nama calon Kapolri tersebut, dan publik selama waktu tertentu diberikan kesempatan untuk memberikan masukan tentang calon Kapolri tersebut apakah selama bertugas di Polri melakukan perbuatan tercela. Hal ini juga dilakukan oleh KPU terhadap para caleg untuk melaporkan kelayakan dan kepatutan seorang caleg untuk masuk menjadi DCT," demikian Arief Poyuono.
[rus]
