Tradisi penghormatan antarlembaga negara harus terus dijaga.
Harapan itu disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan kepada kantor Berita Politik pagi ini (Sabtu, 17/1).
Hal ini terkait keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk menjadi Plt Kapolri.
Karena itu, dia mengingatkan, ke depan Presiden harus menghormati putusan DPR. Begitu juga dengan KPK, jangan menetapkan seseorang sebagai tersangka pada saat sedang menjalani fit and proper test
"Tentu kita berharap tradisi penghormatan antarlembaga negara ini harus terjadi," tegasnya.
Termasuk di internal Polri. Karena informasi yang dia baca di berbagai media bahwa Komjen Suhardi Alius, Kabareskrim yang sudah dimutasi menjadi Sekretaris Utama Lemhanas, termasuk menjegal Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Pencopotan Kabareskrim itu menunjukkan akibat perpecahan di tubuh politik. Informasi yang kita baca bahwa Kabareskrim bagian dari orang yang men-
support data-datanya ke KPK. Itu kan tidak benar. Kalau memang ada buktinya, itu bisa disebut membocorkan rahasia negara," ungkapnya.
Apalagi, ada ada ketidakikhlasan dari Jenderal Sutarman terhadap regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri. Makanya, dia berharap, pimpinan Polri sementara ini bisa menjaga soliditas di internal korps Bhayangkara tersebut.
"Kalau senandainya situasi tidak kondusif kita harus sama-sama menjaganya. Terlalu mahal institusi Polri kalau dikorbankan," tandasnya.
Komjen Suhardi kemarin sudah membantah bahwa dirinya mendorong Komjen Budi Gunawan agar jadi tersangka. Dia dekat dengan KPK dan PPATK karena hubungan kerja. Saya dekat dengan KPK dan PPATK karena fungsi dan tugas saya sebagai Kabareskrim. Saya tidak pernah melakukan hal yang diisukan itu,†tegasnya..
[zul]
