Berita

KPK harus Segera Periksa dan Tahan Komjen Budi Gunawan

JUMAT, 16 JANUARI 2015 | 09:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden Joko Widodo harus tetap mengambil "jalan lurus" menanggapi kasus hukum yang membelit Komjen Budi Gunawan.

Jalan lurus tersebut adalah dengan tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri karena sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"Jika jalan itu ditempuh, persepsi publik bahwa Jokowi benar-benar memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi," ungkap Direktur Eksekutif The Hardi Institute, Virgo Sulianto Gohardi di Jakarta (15/1).


Jokowi memang sebaiknya memenuhi harapan publik saat ini dibanding mendahulukan kepentingan golongan/politik di belakang Presiden. "Karena publik sudah kecewa dengan keputusan DPR," tegas bekas Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini.

Apalagi, dia mengingatkan, KPK tak punya hak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Artinya, kasus Komjen Budi Gunawan akan berujung di pengadilan. Lagi pula sejauh ini, orang-orang yang menjadi tersangka di KPK tidak pernah lolos dari jeratan hukum.

"Kalau Jokowi melantik (Komjen Budi Gunawan), otomatis itu akan mempersulit proses penyidikan," sambungnya.

Makanya, dia berharap, KPK harus segera memanggil dan menahan Kepala Lemdikpol tersebut. "Harapan untuk KPK, segera panggil dan tahan BG," pungkas Virgo. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya