Demokrat: Pengangkatan Budi Gunawan Mencoreng Sejarah Negeri

Meski Rapat Pleno Komisi III telah memutuskan menerima pengangkatan Budi Gunawan dan hasilnya telah disampaikan dalam rapat paripurna, Fraksi Demokrat tetap mengusulkan agar persetujuan DPR tersebut ditunda dalam rapat paripurna.

Menurut Demokrat, pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan akan mencoreng sejarah Indonesia. Pasalnya, untuk kali pertama presiden akan mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri.

"Apabila Komjen Pol Budi dipaksakan jadi Kapolri maka diyakini tidak akan mendapatkan kepercayaan rakyat. Apalagi Polri dituntut secara aktif menegakkan hukum, termasuk memberantas korupsi," begitu kata Ketua DPP Demokrat Benny Kabur Harman saat menyampaikan pandangan partai dalam rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 15/1).

DPR seharusnya bisa melakukan pendalaman dan klarifikasi terlebih dahulun atas dugaan keterlibatan Budi Gunawan melalui konsultasi dengan Presiden, KPK, Kompolnas, dan Budi Gunawan.

Apalagi, masa jabatan Kapolri Jenderal Sutarman baru berakhir pada Oktober 2015. Sehingga masih bisa menjalankan tugas, setidaknya sampai klarifikasi kasus Budi Gunawan selesai.

"Jika presiden atau DPR mengabaikan ketetapan KPK, maka akan berakibat buruk. Rakyat akan menilai dua lembaga ini tidak serius mendukung upaya pemberantasan korupsi," tandas wakil ketua Komisi III itu.[wid]