Presiden Joko Widodo seharusnya langsung bersikap dengan menarik surat pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tanpa harus menunggu Sidang Paripurna DPR.
Kalau DPR sudah mengesahkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, akan sulit bagi Jokowi membatalkan pelantikannya. (Baca: Soal Komjen BG, Presiden Jokowi Tunggu Hasil Akhir Parlemen)
"Pressure akan lebih besar. Dia akan dituduh melawan keputusan DPR. DPR akan bilang, nama dari Anda, dan minta diproses, sudah diproses kok ditolak," ujar Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Raja Juli Antoni, saat dihubungi (Rabu, 14/1).
"Melihat peta politik, DPR akan setuju. Kalau Rapat Paripurna (besok) merefleksikan hasil keputusan Komisi III DPR hari ini. Artinya, kalau sudah ketuk palu setuju Budi Gunawan, saya kira secara politik akan sangat sulit membatalkan itu. Meskipn JK sudah bilang, keputusan atau SK tetap ada di Jokowi," sambungnya.
Karena itu, Raja Juli masih berharap Jokowi menarik surat pencalonan Komjen Budi Gunawan sebelum Rapat Paripurna DPR digelar. "(Jokowi) masih punya kesempatan kalau (dia) berpikiran rasional dan (merasa) dilahirkan rakyat," tegasnya. (Baca:
Tinggalkan Megawati, Jokowi harus Tarik Surat Pencalonan Komjen BG)
Dia menambahkan, rakyat jangan lagi berharap banyak ke Jokowi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum kalau pada akhirnya Komjen Budi Gunawan tetap akan dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.
Ekspektasi rakyat yang demikian tinggi terhadap Jokowi sebelumnya juga harus diturunkan. "Karena Jokowi (ternyata) boneka beneran," tandasnya.
[zul]
