Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar kemarin siang.
Presiden Joko Widodo seharusnya langsung menarik surat permintaan persetujuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dari DPR begitu KPK mengumumkan penetapan tersangka tersebut.
"Ini blunder terbesar Jokowi. Mestinya begitu (Budi Gunawan) ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi langsung menarik surat dari DPR. Supaya pagi ini (DPR) tidak menggelar fit and proper test," jelas Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Raja Juli Antoni, saat dihubungi (Rabu, 14/1).
Namun sayang, Jokowi tidak melakukannya. Makanya menurutnya, saat ini posisi Jokowi sudah terjepit. Apalagi Komisi III DPR telah menyetujui Kepala Lemdikpol tersebut sebagai Kapolri.
"Lawan-lawan politik Jokowi akan senang. DPR bisa beralasan mereka hanya mengamini usulan Jokowi. Ini menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi Jokowi lemah. Bisa menjadi 'cicak vs buaya' jilid kesekian ini," ungkapnya.
Meski begitu, masih ada kesempatan bagi Jokowi untuk menarik surat pencalonan Budi Gunawan tersebut. Karena DPR baru akan menggelar Sidang Paripurna pengambil keputusan besok. "Jadi masih bisa direvisi," tukasnya.
Raja Juli tak menampik bahwa politik itu seni berkompromi. Apalagi dukungan partai politik itu riil dibutuhkan terutama Jokowi tidak punya partai. "Tapi pencalonan Kapolri ini tidak bisa dinegosiasikan," tekannya.
Dia membandingkan, saat mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, Jokowi masih bisa mencari alibi. Karena secara personal HM Prasetyo yang merupakan politikus Nasdem tersebut tidak punya masalah hukum, walau tidak punya prestasi saat berkarier di Kejaksaan. Sementara Komjen Budi Gunawan saat ini jelas tersangkut masalah hukum dan sudah menjadi tersangka.
Karena itu, saat ini momentum yang tepat bagi Jokowi untuk menunjukkan dirinya sebagai presiden yang independen. Karena informasi yang sudah ramai berkembang menyebutkan, pencalonan Budi Gunawan itu merupakan desakan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Ini justru momentum bagi Jokowi untuk keluar dari bayang-bayang atau tekanam PDIP, Nasdem dan partai koalisi lainnya dengan mencabut pencalonan Budi Gunawan. Jokowi harus membuktikan sebagai presiden rakyat," demikian Raja Juli Antoni.
[zul]
