Penunjukan Budi Gunawan, Bagian dari Rangkaian Terima Kasih Jokowi yang Belum Selesai

Pendekatan yang inkonsisten dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih pejabat negara.

Jika saat memilih calon menteri Jokowi melibatkan KPK dan PPATK untuk mengetahui rekam jejak calon, maka hal itu tidak terjadi saat pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri.

Hal tersebut disesalkan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Ia bahkan menyebut pemilihan itu didasari atas rasa terima kasih Jokowi dan partai pendukungnya kepada sang calon.

"Ini bagian dari proses terima kasih yang belum selesai. Kelihatannya proses itu akan berlangsung terus, tapi saya enggak tahu sampai kapan," ujar Muzani saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 12/1).

Meski begitu, ia tetap berharap agar Jokowi bisa menjalankan tugas sesuai konstitusi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Jokowi, lanjutnya, harus mampu lepas dari bayang-bayang ketua parpol pendukung yang saat ini tampak dominan dalam mengintervensi pemerintahan.

"Presiden jangan mau dibayang-bayangi ketua parpol yang sebenarnya secara tersamar ketua partai itu menjadi perdana menteri dalam kabinet," tandasnya.

Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri dianggap bermasalah seperti halnya penunjukan Jaksa Agung HM Prasetyo. Kelompok anti korupsi seperti ICW menyayangkan Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK sebelum menentukan kedua pejabat tersebut.

Selain itu, HM Prasetyo dianggap sebagai titipan parpol pengusung Jokowi, yaitu Partai Nasdem dan ketua umumnya, Surya Paloh. Sedangkan Komjen Pol Budi Gunawan pernah tersangkut dugaan kepemilikan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profesinya, atau lebih dikenal dengan kasus "rekening gendut".   [ald]