Lagi-lagi Jokowi Inkonsisten Tunjuk Pejabat Negara

Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Jokowi semakin membuktikan bahwa presiden inkonsisten dalam menerapkan persyaratan pejabat negara.

Begitu kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya saat ditemui di gedung DPR, senayan, Jakarta (Senin, 12/1).

"Presiden tidak konsisten dalam persyaratan menunjuk pejabat negara," katanya.

Pernyataan Tantowi ini berkaca pada pemilihan menteri pengisi Kabinet kerja Jokowi. Saat itu, Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dab PPATK untuk memberi masukan mengenai tingkat korupsi calon pejabat negara. Bagi mereka yang memiliki rapor merah dari dua lembaga itu akan dicoret dan diganti calon lain.

Hal berbeda dilakukan presiden saat menunjuk calon Jaksa Agung dan Kapolri. Presiden mengabaikan PPATK dan KPK. Mantan gubernur DKI itu secara tiba-tiba langsung menunjuk HM Prasetya sebagai calon Jaksa Agung dan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Kenapa presiden saat mengangkat calon menteri melibatkan KPK dan PPATK, tapi ketika angkat Jaksa Agung dan Kapolri tidak lakukan itu," ujar Tantowi.

Lebih lanjut, wakil ketua Komisi I ini menjelaskan bahwa ajang fit and propertest yang akan digelar Komisi III akan menjadi tempat bagi Budi Gunawan untuk mengklarifikasi keterlibatan Budi dalam isu rekening gendut yang kini marak didengungkan.

"Itu akan dibuktikan dalam fit and propertest di Komisi III. Bagi Budi Gunawan itu jadi tempat mengklarifikasi," tandasnya.[wid]