Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini kabarnya akan mengganti Kapolri yang masih dipegang Jenderal Sutarman. Berbagai pandangan muncul pergantian di tubuh institusi bhayangkara tersebut.
Salah satunya dari politisi Partai Demokrat asal dapil Bali, I Putu Sudiartana
"Itu kewenangan Presiden bilamana Kapolri mau diganti, mau kapan saja itu hak prerogatif Presiden. Terpenting Presiden harus benar-benar mencari gantinya yang lebih baik dalam memajukan kepolisian," tegas Sudiartana saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/1).
Ia menjelaskan, calon kapolri harus punya komitmen meningkatkan profesionalisme kepolisian dan mempertahankan independensi Polri. Tugas tak kalah penting harus memberikan citra institusi yang lebih baik di mata masyarakat.
"Lebih terpenting lagi pemilihan calon Kapolri jangan sampai ada kepentingan politik penguasa," jelas anggota Komisi III DPR ini.
Kapolri baru nanti juga harus bisa menunjukkan bahwa polisi itu mengayomi dan melayani masyarakat. Karena selama ini polisi dianggap kurang baik di mata masyarakat. Karena itu penting diperhatikan yakni mengubah mental perilaku polisi yang menyimpang. Ada kecenderungan anggota polisi selalu mencari kesalahan orang, seperti menilang di jalan raya.
"Stigma negatif polisi ini harus diubah, Seperi halnya keberpihakan polisi terhadap pengusaha atau justru menjadi beking. Yang lainnya harus ada
reward and punishment terhadap anggota kepolisian untuk mencapai jenjang yang lebih baik," paparnya.
Selama ini, jenjang karir di kepolisian terutama yang berpangkat AKBP, Kombes hingga bintang satu dinilainya tidak jelas.
"Mereka yang punya koneksi apalagi dana banyak, cepat sekali kariernya, meski orang itu tidak cakap. Sementara yang cakap tapi tak punya uang dan relasi jangan harap dapat tempat," bebernya.
Ditanya sosok Kapolri yang cocok, lagi-lagi Putu menyerahkan ke pemerintah.
"Itu urusan Presiden, siapa saja yang cocok untuk dicalonkan. Kita di DPR hanya kasih masukan, demi kebaikan bangsa Indonesia," katanya.
Namun begitu, ia menyarankan, kapolri baru terpilih nanti bisa mengangkat putra daerah sebagai Kapolda dan tentu saja memiliki kriteria sesuai aspirasi masyarakat setempat. Setidaknya kapolda asal daerah setempat bisa membuat masyarakat tidak merasa takut berkomunikasi dengan polisi jika menemukan ada kejanggalan. Ia mencontohkan, jajaran pejabat di kepolisian Bali.
"Di Propinsi Bali saja Kapolda lulusan Akpol 1985, dan Wakapoldanya Akpol 1983 Dirsaprasnya Akpol 1983 Karorenanya 1986. Beruntung sekali Kapoldanya baik-baik dan paham situasi dan sopan santunya tinggi dan hormat terhadap siapapun baik masyarakat maupun anggotanya," katanya.
Menurut dia, selayaknya Kapolri benar-benar menempatkan SDM-nya, khususnya jajaran direktur, yang mampu mengendalikan pasukannya tanpa ada beban dan senioritas.
[wid]
