Awal tahun 2015 hingga lima tahun ke depan merupakan babak baru keberlanjutan pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan TNI.
Pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan TNI tersebut disusun dalam kerangka kebijakan Minimum Essential Force, yang ditujukan guna mengamankan kepentingan nasional, yang implementasinya harus melalui tahapan Fiscal And Program Guidance. Ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam pembangunan kekuatan karena merupakan penghubung untuk mendapatkan Available Forces.
Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko ketika memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dari Laksamana Marsetio kepada Laksamana Madya TNI Ade Supandi di Dermaga Ujung, Surabaya, (Selasa, 6/1).
"TNI telah menetapkan Renstra Pemeliharaan dan Perbaikan Alutsista 2015-2019 dan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Prajurit 2015-2019, sebagai upaya mengeliminasi potensi disparitas tersebut," ujar Panglima TNI.
Di samping itu, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa berlakunya ASEAN Political Security Community, termasuk di dalamnya ASEAN Maritime Forum, bersamaan waktunya dengan pelaksanaan pembangunan kekuatan TNI. Hal ini menuntut Indonesia menjadi pemain yang aktif, sebab ASEAN Maritime Forum akan lebih banyak memainkan aspek operasional yang membutuhkan penggunaan instrumen militer, dalam hal ini Angkatan Laut yang kredibel dan mempunyai kemampuan penangkalan, dalam rangka kerja sama menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara, yang kian rumit dalam tahun-tahun ke depan.
"Untuk menghadapi semua tantangan yang berkembang, TNI AL saat ini telah memiliki perencanaan Mid Life Update terhadap sistem senjata yang esensial untuk tidak memberatkan di masa mendatang, di samping skenario modernisasi Alutsista yang bentangnya dari sekarang hingga 15 tahun mendatang," terang Jenderal TNI Moeldoko.
[ald]
