. Presiden Joko Widodo menginginkan Perum Bulog kembali menjadi badan penyangga pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
"Presiden menginginkan subsidi pupuk dan benih dihapus dan dialihkan. Bulog yang mengatur harga eceran tertinggi untuk beras, jagung, kedele untuk menjamin harga dan pasar bagi produksi petani," kata Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Aviliani usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/1).
Menurut Aviliani, agar mampu menjalankan fungsinya menjaga stabilitas harga kebutuhan sehari-hari, pemerintah akan memperkuat Bulog.
Selama ini Bulog hanya menjaga cadangan beras pemerintah serta menyalurkan beras untuk kelompok rumah tangga miskin (raskin).
Perum Bulog, kata Aviliani, berguna untuk mengontrol harga pangan dan menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri.
Dia mencontohkan, jika ada pangan impor yang masuk ke Indonesia, harganya harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Perum Bulog.
Aviliasi mengemukakan, Indonesia saat ini belum bisa menjadi pemimpin dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat kawasan Asia-Pasifik karena selama ini masih tergantung pada impor pangan dan belum bisa menjadi negara pengekspor.
"Menjaga harga dalam negeri sendiri susah, apalagi untuk negara lain," katanya.
Kepada Pengurus Pusat ISEI, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya untuk menjadikan BUMN sebagai motor pembangunan. Dalam upaya itu, Presiden mergatakan bahwa pemerintah sudah mengurangi deviden dan menambah penyertaan modal.
"Presiden akan mengubah peran BUMN menjadi lebih besar dengan memperbanyak fungsi komersial. Terutama di Indonesia Timur yang tidak ada swasta yang tertarik BUMN akan diandalkan," kata Aviliani.
Dilansir dari laman
setkab.go.id, pengurus pusat ISEI yang menghadap Presiden Jokowi dipimpin oleh Ketua Harian Muliaman D Hadad. Kedatangan ISEI hari ini adalah menyampaikan rekomendasi sidang Pleno pada September tahun 2014.
[rus]
