Perombakan Birokrasi di Lingkungan Pemprov DKI Harus Dirasakan Masyarakat

. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama telah melantik pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pejabat baru sebanyak 4.676 orang untuk mengisi jabatan eselon II, III dan IV. Pemprov DKI juga memangkas 1.835 jabatan.

Perombakan birokrasi besar-besaran di lingkungan Pemprov DKI  bertujuan untuk memperbaiki kinerja birokrasi karena birokrasi merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

Menanggapi perombakan birokrasi tersebut Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Dite Abimanyu menyatakan, perbaikan kinerja PNS DKI Jakarta sangat penting dilakukan untuk menunjang pembangunan Ibukota, utamanya dalam hal pelayanan publik.

"Birokrasi ini memegang posisi yang strategis karena berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat Jakarta, mulai dari kelahiran sampai kematian bersentuhan dengan birokrasi, untuk itu penting mempunyai birokrat yang baik yang punya orientasi pelayanan kepada masyarakat," tutur Dite dalam keterangannya, Selasa (6/1).

Birokrasi juga, masih menurut Dite, harus bersikap netral terkait dengan pilihan politiknya, bukan merupakan bagian dari kekuatan politik tertentu (partai politik). Sebab, apabila birokrasi menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu maka akan menjadi tidak netral, memihak kepada kekuatan aliran politik tersebut.

"Padahal dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi diharapkan tidak memihak kepada kelompok tertentu, agar pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah bisa diberikan pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran atau partai politik dari masyarakat," sebut Dite yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Timur.

Dirinya juga mengingatkan, perombakan besar-besaran di birokrasi Pemprov DKI harus membawa perubahan yang signifikan terhadap pelayanan publik. "Adanya perombakan birokrasi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta, tanpa terkecuali," demikian Dite. [rus]