Tidak Dilibatkan, DPR Kritik Kebijakan Harga BBM Jokowi

Pemerintah diingatkan untuk tidak sembarangan menaikkan atau menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa melibatkan DPR. Terlebih jika pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi dengan harga pasar.

"Keputusan MK mengenai harga BBM sudah jelas bahwa pengelolaan harga BBM tidak boleh mengikuti harga pasar karena bangsa ini tidak menganut pasar bebas. Ketentuan tentang harga dibahas bersama DPR dan diputuskan bersama DPR pada setiap masa persidangan pembahasan APBN dan APBNP," tegas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui di gedung DPR, Jakarta (Senin, 5/1),

Fahri menjabarkan, andai pemerintahan Jokowi meneruskan dan mengembangkan wacana mengenai harga BBM berdasarkan harga pasar, maka hal itu akan menimbulkan serangan-serangan politik yang bisa merepotkan pemerintah.

"Pemerintah harus hati-hati bermain dengan logika harga pasar sebab itu dapat dituduh melanggar konstitusi dan bisa menyeret pemerintah ke serangan politik yang merepotkan," tandas Wasekjen PKS itu.[wid]