Berita

irma chaniago:net

Politik

Inilah Skala Prioritas Nasdem untuk Jokowi-JK di 2015

JUMAT, 02 JANUARI 2015 | 20:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Meski masih banyak kekurangan, bukan berarti kinerja pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sia-sia. Beberapa program seperti Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), PNPM Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya perlu sedikit diperbaiki lagi oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Begitu kata anggota Komisi IX dari Fraksi Nasdem, Irma Chaniago sebagaimana siaran pers yang diterima Jumat (2/1).

"Pemerintah berikutnya harus bekerja lebih baik dengan mempelajari kelebihan dan kekurangan dari pemerintah sebelumnya. Seyogjanya kita semua wajib memberikan kesempatan bahkan support pada pemerintah baru (Jokowi-JK) untuk membuktikan kinerjanya pada rakyat," ujarnya.


Lebih jauh, Irma menjabarkan mengenai kekurangan pemerintah SBY yang harus menjadi skala prioritas untuk diperbarui di masa Jokowi, seperti penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan ketahanan pangan.

"Lalu, membangun tol laut, menyiapkan cold storage di setiap pelelangan ikan, mendorong swasta nasional ikut berpartisipasi membangun Pabrik, dan memperbaiki prosentase kontrak usaha tambang dan migas.

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga mengontrol juga kinerja menteri dengan memberikan reward dan punishment, serta membasmi mafia migas.

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jalur kereta api antar provinsi juga harus menjadi prioritas Jokowi di Tahun 2015. Sementara untuk membuktikan bahwa pemerintah pro dengan buruh, Jokowi harus memperbaiki hubungan para buruh dan industri dengan merevisi UU agar adil bagi kedua belah pihak.

Untuk hubungan luar negeri, Irma meminta Jokowi-JK dapat membangun hubungan diplomatik yang bermartabat dengan negara terkait TKI, terutama Arab Saudi, Hongkong, Singapore, dan Malaysia.

Persoalan yang tak kalah pentingnya, lanjutnya, adalah penuntasan kasus century yang kini masih masih ditangani KPK. Soal lainnya, yakni lumpur Lapindo, pemenrintah Jokowi-JK harus berani memposisikan penanggung Jawab lumpur Lapindo

"Tahun baru, pemerintah baru dan sistem kerja baru semoga menumbuhkan harapan baru untuk dapat menyelesaikan kerja sebelumnya yang belum maksimal," tandasnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya