Belum ada perubahan posisi dalam proses perundingan internal Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Keduanya sepakat akan melanjutkan perundingan pekan depan.
"Namun pagi-pagi harus diingatkan, bahwa tidak mungkin memaksa Golkar keluar dari KMP," kata Bendahara Umum Golkar kubu ARB, Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (2/1).
Jelas Bambang, negera ini masih membutuhkan partai penyeimbang yang kuat dan kritis agar tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan perampokan keuangan negara seperti kasus BLBI dan Skandal Century pada dua pemerintahan sebelumnya.
Masih, kata Bambang, kalau ada pihak atau kelompok yang ingin memaksa Golkar kembali menjadi bagian pemerintahan, maka patut dipertanyakan motifnya.
Pertama, bisa jadi dimaksudkan agar konspirasi kejahatan mereka pada rakyat dan negara terlindungi karena tidak ada parpol kuat yang kritis.
Kedua, bisa jadi ada oknum Golkar yang masih bermimpi jadi menteri dan berharap ada reshuffle kabinet, sehingga ngotot memaksakan kehendak agar Golkar kembali menjadi hamba kekuasaan, demi kepentingan pribadi-pribadi namun mengatasnamakan kepentingan partai.
"Memang, memprihatinkan. Golkar saat ini seperti kehilangan jati diri karena tiba-tiba bernuansa premanisme dengan saling gertak dan saling ancam. Padahal sejatinya itu bukanlah budaya dan karakter Golkar. Sejak dulu Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat, elegan dan selalu berdasarkan aturan dan hukum. Tidak dengan cara kekerasan dan pemaksaan kehendak," beber anggota Komisi III DPR ini.
Sambung Bambang, sangat terasa hari-hari ini ada kekuatan yang tak terlihat yang sedang bermain dan mengobok-obok Golkar dengan menggunakan elit Golkar yang kecewa, sebagai kuda troya untuk menghancurkan Golkar dari dalam.
Terakhir Bambang menjelaskan, alasan Golkar harus tetap berada diluar pemerintahan dan menjadi penyeimbang yang kuat bersama KMP, yaitu karena pemerintahan saat ini butuh mitra yang kritis agar tidak kandas di tengah jalan.
"Kalau semua partai ikut di dalam pemerintahan dan semua mendapat jatah jabatan tapi berperilaku seperti 'copet kampret', lalu siapa yang akan mengkontrol? Kalau semua tutup mulut karena sudah mendapat bagian, siapa yang dirugikan? Pasti yang rugi adalah negara dan rakyat bukan?" pungkasnya.
[rus]
