Lepas Harga BBM ke Pasar, Jokowi-JK Makin Kentara Antek Neolib

. Belum genap 100 hari pemerintahan Jokowi-JK berjalan, kembali pemerintah melakukan perubahan kebijakan terkait harga BBM.

Seperti diketahui, mulai 1 Januari 2015 ini pemerintah mengumumkan pemberian subsidi BBM hanya pada jenis tertentu, yakni minyak tanah dengan harga Rp 2.500 per liter dan solar dengan harga Rp 7.250 per liter. Adapun RON 88 (premium) meskipun tidak disubsidi, harganya diturunkan dari sebelumnya Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter.

Menyikapi kebijakan terbaru itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memandang, pencabutan subsidi premium adalah bentuk pelepasan harga suatu komoditas kebutuhan rakyat ke mekanisme pasar.

"Dengan melempar harga BBM ke pasar, makin kentara posisi Jokowi-JK sebagai antek neolib yang mengkhianati rakyat. Pemerintah jelas tidak pro rakyat, tetapi pro asing. Mereka memilih absen dari kewajiban memenuhi energi rakyatnya," kata Ketua Umum PP KAMMI Andriyana dalam keterangannya, Kamis (1/1).

Kebijakan tersebut, tambah Andri, bisa menyebabkan tidak mampunya pemerintah mengontrol harga kebutuhan pokok dan ongkos sarana transportasi umum.

Dengan demikian, lanjut Andri, pemerintah bisa dibilang telah melanggar Pasal 33 UUD 1945 yang intinya menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Data menyebutkan, dari jumlah konsumsi BBM sebesar 1,5 juta barel per hari, produksi BBM dalam mencapai 800 ribu barel per hari. Artinya, tidak semua BBM yang kita gunakan merupakan produk impor," terang Andri.

Ia menambahkan, adalah tidak wajar jika melepas harga premium ke pasar yang notabene sebagian BBM itu merupakan produk dalam negeri. [rus]