Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di awal 2015 merupakan pil pahit yang harus ditelan rakyat sendiri. Pemerintah biasanya menggunakan alasan bahwa kenaikan TDL tergantung pada harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar AS.
"Alasan ini selalu diprogandakan agar masyarakat yakin dan menerima kenaikan TDL ini. Padahal dengan kenaikan ini sama halnya dengan pengurangan subsidi listrik dan rakyat harus membayar lebih mahal," ujar pengamat anggaran politik Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Selasa, 30/12).
Padahal, kata Uchok, kenaikan TDL bukan hanya tergantung pada harga minyak dunia, dan nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar. Kehancuran manajemen PLN lebih dikarenakan perusahaan pelat merah itu harus membayar utang.
Lebih lanjut Uchok menjabarkan, bunga utang PLN yang harus dibayar pada tahun 2013, sebesar Rp 28,6 triliun dan 2012 juga sebesar Rp 28,6 triliun. Sedangkan utang PLN jangka panjang diperkirakan sebesar Rp 374,3 triliun.
Angka itu berasal dari penerusan pinjaman sebesar Rp 29,4 triliun, utang kepada pemerintah sebesar Rp 8,7 triliun, utang sewa pembiayaan sebesar Rp 129,7 triliun, utang bank dan surat utang jangka menengah sebesar Rp 66,4 triliun, utang obligasi sebesar Rp 81 triliun dan lain lain.
Selain itu, hasil audit BPK yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester 1 tahun 2014, ditemukan kebocoran anggaran yang berakibat akan potensi kepada kerugian negara sebesar Rp 587 miliar, dan 1,2 juta dolar AS.
Dari gambaran di atas, lanjut Uchok, telah gamblang bahwa kenaikan TDL pada awal tahun 2015 bukan hanya alasan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar AS. Tapi disebabkan manajemen yang korup, dan suku bunga utang yang merangkak naik, serta utang yang menumpuk.
"Tapi sayang, pemerintah Jokowi tidak mau menelan pil pahit untuk memperbaiki keuangan PLN ini. Malahan Pil pahit diberikan kepada rakyat dalam bentuk kenaikan TDL, dan PLN dinahkoda oleh orang-orang yang bermasalah di mata publik," sambungnya.
"Artinya perubahan struktural di tubuh PT PLN (Persero), yang kini dijabat oleh Sofyan Basyir sebagai direktur utama, dan Chandra sebagai komisaris utama, justru malah membuat rumit benang kusut permasalahan yang terjadi di internal PLN," tandas Uchok.
[wid]
