KPK terus meningkatkan peran strategisnya di bidang pencegahan. Program Politik Berintegritas menjadi payung sejumlah program dalam mengawal perjalanan pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden yang dilakukan pada tahun ini.
Demikian siaran pers Akhir Tahun 2014: Capaian dan Kinerja KPK di Tahun Politik yang diterima redaksi (Senin, 29/12).
"KPK bersinergi dengan kementerian, lembaga negara serta masyarakat mengkampanyekan Pilih yang Jujur†untuk terciptanya pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang pro rakyat," tulis siaran pers atas nama pimpinan KPK tersebut.
KPK juga meluncurkan Buku Putih†yang berisi 8 (delapan) Agenda Antikorupsi Bagi Presiden 2014-2019. Kedua calon presiden dan calon wakil presiden, telah membubuhkan tanda tangan pada halaman 25 buku itu sebagai wujud komitmen untuk menjalankan agenda yang termaktub dalam buku itu.
Sementara untuk menjangkau level legislatif, KPK telah melakukan studi tentang penguatan peran legislatif dan menyosialisasikan buku 5 Perspektif Antikorupsi KPK bagi DPR†di lima kota, yakni Yogyakarta, Palangkaraya, Gorontalo, Mataram dan Pekanbaru. Buku ini, merupakan ikhtiar KPK dalam membangun sinergi dengan DPR/DPRD.
Sedangkan bersama masyarakat sipil, KPK menggelar focus group discussion (FGD) dengan lembaga antikorupsi dan jaringan pemantau pemilu dalam rangka melakukan pemetaan kegiatan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka proses pengawalan pemilu yang bersih dan berintegritas.
KPK juga menggandeng KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Tokoh masyarakat, akademisi, dan pers di 9 Kota besar dalam rangka menyampaikan konsep ini. Seruan Pilih yang Jujur juga menyasar para pemilih pemula, dengan melaksanakan kegiatan Campus Visit†di sejumlah kampus di Indonesia, yang kemudian melahirkan koalisi Mahasiswa Pemilih Jujur di kampus tersebut.
Upaya menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dari sisi pencegahan, juga terus diintensifkan. Terutama pada sektor pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan supervisi.
"Pada korsup minerba tahun 2014 ini, telah memberi dampak yang cukup signifikan, yakni sebanyak 700 IUP illegal telah dicabut izinnya dan menghasilkan PNBP dari sektor ini sebesar 38 triliun rupiah. Tahun sebelumnya, PNBP yang dihasilkan dari sektor ini sebesar 28 triliun rupiah," jelasnya.
Pelibatan partisipasi publik dan upaya menggalang gerakan sosial masyarakat juga menjadi poin penting untuk mendukung eksistensi gerakan pemberantasan korupsi. Pelibatan masyarakat dalam melawan korupsi, akan menghasilkan energi yang luar biasa.
"KPK menggulirkan program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang menyasar khusus perempuan, dan mengkampanyekan Jujur Barengan sebagai upaya membumikan kesadaran bersikap jujur dalam keseharian. Ajakan KPK dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyebarkan pesan antikorupsi, juga dilakukan dengan menyelenggarakan Lomba Kreatif Anti korupsi (Kreasi), Lomba Inovasi Model Pembelajaran Anti Korupsi (Ide Beraksi), dan Festival film antikorupsi (Anti Corruption Film Festival- ACFFest)."
KPK terus berupaya mereduplikasi agen-agen antikorupsi di sektor pendidikan. Tahun 2014 KPK melakukan ToT bagi seribu dosen yang berasal dari 500 PTN dan PTS, sehingga jumlah keseluruhan dosen yang telah mengikuti ToT berjumlah tiga ribu dosen yang berasal dari 1.500 PTN dan PTS.
Dalam kurun 2014, KPK berhasil meningkatkan kesadaran penyelenggara negara dan pegawai negeri dalam melaporkan gratifikasi yang dianggap suap dari 1.391 menjadi 2.203 laporan, atau meningkat 58%. Ini merupakan rekor tertinggi laporan sepanjang KPK berdiri.
Selain itu, terjadi peningkatan peran serta lembaga dalam mengendalikan gratifikasi secara internal melalui Program Pengendalian Gratifikasi dari 90 lembaga, menjadi 134 lembaga, atau meningkat 49%. Pelibatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dilakukan dengan lebih serius melalui Program Anti Uang Pelicin dan tanggung jawab swasta dalam pencegahan korupsi. Berbagai even besar dan koalisi dilakukan untuk memperkuat gerakan anti gratifikasi dari sisi pemberi (suplly side).
Hal strategis lainnya, KPK juga menggunakan perkembangan teknologi masa kini. Di antaranya, dengan meluncurkan sejumlah aplikasi yang informatif dan edukatif agar pemahaman antikorupsi masyarakat semakin tinggi. Misalnya, aplikasi Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi (GRATis) yang menjadi pusat informasi lengkap seputar gratifikasi. Dan, meluncurkan "KanalKPK TV", sebuah siaran televisi berbasis internet (streaming).
[zul]
