Berita

Bambang Brodjonegoro/net

Politik

Ruang Fiskal Rp 230 T Terbesar Dialokasikan untuk Belanja Infrastruktur

JUMAT, 26 DESEMBER 2014 | 08:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Langkah optimalisasi penerimaan negara yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui peningkatan penerimaan pajak dan pengalihan subsidi harga BBM telah menunjukkan hasil. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 tersedia ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun.

Menurut Bambang, ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun itu akan dialokasikan kepada berbagai belanja dengan keutamaan atau yang paling besar adalah belanja infrastruktur.

"Kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian adalah tiga kementerian yang mendapatkan tambahan anggaran kementerian lembaga terbesar diantara semua kementerian," kata dia dilansir dari laman Setkab RI, Jumat (26/12).


Selain ketiga kementerian itu, menurut Bambang, tambahan anggaran dari penerimaan pajak dan pangalihan subsidi BBM akan dialokasikan untuk program perlindungan sosial, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial utamanya, juga akan mendapatkan tambahan anggaran yang besar.

Adapun untuk transfer daerah, menurut Menkeu, ada tambahan yang signifikan untuk anggaran dana desa. "Alokasi dana desa akan ditambah Rp 11 triliun sehingga total menjadi Rp 20 triliun di dalam APBN-P 2015, sedangkan dana alokasi khusus akan ditambah Rp 20 triliun khususnya terkait infrastruktur," ujarnya.

Terkait dengan penambahan anggaran yang signifikan itu, Menkeu Bambang Brodjonegoro yang didampingi Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, adalah tugas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk memberikan fasilitasi, dan pembimbingan serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Bambang mengingatkan, penggunaan dana desa ini bukan block grand yang bisa dipakai semaunya. Tapi diarahkan untuk suatu program yang menjadi program nasional. "Khusus untuk tahun 2015, arahan presiden dana desa ini harus fokus di infrastruktur," tegasnya.

Bambang memberi contoh, kalau kebetulan desa itu adalah penghasil pangan, padi misalnya, maka harus fokus ke irigasi. Tapi yang lain mungkin dia perlu untuk jalan, yang lain untuk mungkin pasar. "Jadi itu akan bervariasi tapi terpenting jelas guidance-nya," tandasnya. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya