Berita

Bambang Brodjonegoro/net

Politik

Ruang Fiskal Rp 230 T Terbesar Dialokasikan untuk Belanja Infrastruktur

JUMAT, 26 DESEMBER 2014 | 08:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Langkah optimalisasi penerimaan negara yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui peningkatan penerimaan pajak dan pengalihan subsidi harga BBM telah menunjukkan hasil. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 tersedia ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun.

Menurut Bambang, ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun itu akan dialokasikan kepada berbagai belanja dengan keutamaan atau yang paling besar adalah belanja infrastruktur.

"Kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian adalah tiga kementerian yang mendapatkan tambahan anggaran kementerian lembaga terbesar diantara semua kementerian," kata dia dilansir dari laman Setkab RI, Jumat (26/12).


Selain ketiga kementerian itu, menurut Bambang, tambahan anggaran dari penerimaan pajak dan pangalihan subsidi BBM akan dialokasikan untuk program perlindungan sosial, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial utamanya, juga akan mendapatkan tambahan anggaran yang besar.

Adapun untuk transfer daerah, menurut Menkeu, ada tambahan yang signifikan untuk anggaran dana desa. "Alokasi dana desa akan ditambah Rp 11 triliun sehingga total menjadi Rp 20 triliun di dalam APBN-P 2015, sedangkan dana alokasi khusus akan ditambah Rp 20 triliun khususnya terkait infrastruktur," ujarnya.

Terkait dengan penambahan anggaran yang signifikan itu, Menkeu Bambang Brodjonegoro yang didampingi Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, adalah tugas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk memberikan fasilitasi, dan pembimbingan serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Bambang mengingatkan, penggunaan dana desa ini bukan block grand yang bisa dipakai semaunya. Tapi diarahkan untuk suatu program yang menjadi program nasional. "Khusus untuk tahun 2015, arahan presiden dana desa ini harus fokus di infrastruktur," tegasnya.

Bambang memberi contoh, kalau kebetulan desa itu adalah penghasil pangan, padi misalnya, maka harus fokus ke irigasi. Tapi yang lain mungkin dia perlu untuk jalan, yang lain untuk mungkin pasar. "Jadi itu akan bervariasi tapi terpenting jelas guidance-nya," tandasnya. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya