Berita

wiranto-megawati

PDIP Feodalisme Akut, Wiranto Ingin Tetap Punya Mainan

SELASA, 23 DESEMBER 2014 | 13:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selain Partai Demokrat dan PAN, dua partai lainnya juga akan menggelar suksesi kepemimpinan nasional. Yaitu PDIP dan Partai Hanura, yang masing-masing akan Kongres dan Musyawarah Nasional tahun depan.

Namun, diyakini tidak akan ada perubahan kepemimpinan di tubuh kedua partai pendukung Joko Widodo ini. Megawati Soekarnoputri tetap akan memimpin PDIP begitu juga Wiranto menjadi Ketua Umum Hanura lagi.

Untuk PDIP, pengamat politik Andar Nubowo, tidak heran kalau Megawati akan kembali menjadi ketua umum partai berlambang kepala banteng tersebut.


"Ada faktor feodalisme yang sudah menahun di tubuh PDIP," jelas Andar kepada Kantor Berita Politik RMOL (Selasa, 23/12).

Dia menilai, Megawati belum mau melepaskan jabatannya tersebut karena sedang menyiapkan putra atau putrinya. "Namun untuk konteks saat ini belum siap. Makanya ada upaya untuk mengulur waktu," ucapnya.

Apalagi, mantan Presiden RI tersebut merupakan sosok pemersatu di partai wong cilik tersebut. "Belum ada figur lain yang bisa mensolidkan PDIP sepeninggal Megawati," tandas Direktur Indo Strategi ini.

Sementara Wiranto, menurutnya, juga merasa Hanura adalah bentukannya. Makanya, meski sudah sepuh tetap ingin punya mainan atau memiliki bargaining. Sehingga tetap terlibat dalam politik yang berlangsung di negeri ini.

"Ciri atau penyakit feodal tidak percaya pada kader-kadernya. Mereka merasa omnipoten dan omnipresen, yang paling punya pengaruh dan saham besar untuk partai," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya