Berita

ibas

SBY jadi Ketum, Ibas harus Turun dari Sekjen PD

SENIN, 22 DESEMBER 2014 | 23:06 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Edhie Baskoro Yudhoyono diharapkan tidak lagi menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat kalau Susilo Bambang Yudhoyono tetap dipercaya sebagai ketua umum.

Karena SBY sejauh ini telah digadang-gadang bakal diusung kembali menjadi ketua umum dalam kongres 2015 mendatang bahkan disebut akan secara aklamasi.

"Akan lebih bijak jika Ibas yang notabene putranya tak menjabat sebagai Sekjen," jelas mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat Hengky Lutungan (Senin, 22/12).


Dia melihat kecenderungan Demokrat menjadi partai keluarga semakin kuat. Karena mayoritas jabatan tinggi Demokrat seperti sekjen dan bendahara umum didominasi keluarga SBY.

"Ini bukan partai keluarga atau partai Cikeas. Selain Ibas, Agus selaku bendahara juga harus mundur," jelas pendiri yang juga deklarator Partai Demokrat tersebut.

Hengky tak menampik perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2014 lalu turun drastis. Salah satunya karena meningkatnya ketidakpercayaan diri di internal partai.

Selain itu, dinasti Cikeas juga dipastikan bakal merusak iklim demokratis di tubuh Demokrat dengan terus-terusan menjagokan SBY. "Hanya di Partai Demokrat yang ketua dan sekjennya bapak dan anak," tegasnya lagi.

Padahal, dia menambahkan, sudah ada tradisi mengundurkan diri di Partai Demokrat kalau dipercaya mendapat jabatan lain. Mestinya hal itu harus dilanjutkan.

"Masih ingat dibenak pendiri partai kalau Demokrat ada asas nasionalisme, pluralisme dan humanis. Seperti Marzuki Alie yang mundur dari Sekjen saat jadi Ketua DPR. Begitu juga Anas saat Ketum dia juga mundur (dari DPR). SBY harus komitmen anti KKN,"  ungkapnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya