. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meninjau langsung lokasi banjir yang terjadi di Kecamatan Baleendah, Bandung Selatan, Jawa Barat (Minggu, 21/12). Dia ditemani Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wakil Bupati Deden Rumaji.
Yuddy menjelaskan kedatangannya tersebut merupakan utusan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang saat ini tidak bisa hadir.
"Saya diutus Pak Presiden dan Pak Wapres untuk menyampaikan keprihatinan dan empatinya atas bencana banjir ini," kata Yuddy dilansir JPNN.
Dalam kesempatan itu, Menteri Yuddy menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, selimut, dan kain sarung kepada para korban bencana banjir. Selain meninjau lokasi banjir, dia juga meninjau lokasi tempat pengungsian warga.
Saat berbincang dengan Gubernur dan Wabup, Menteri Yuddy meminta penyelesaian yang cepat kepada Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bandung terkait masalah banjir yang terjadi sejak 1990-an ini.
"Untuk bantuan tetap kita upayakan dari berbagai instansi dan komponen bangsa lainnya. Tapi yang penting bagaimana solusi fundamentalnya yang cepat, diawali dengan penyusunan roadmap penanggulangan banjir," ujarnya.
Menurut Yuddy, baik Pemda dan Pemerintah Pusat (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat) harus ada koordinasi lintas sektoral. Sehingga bencana banjir ini akan berkurang sedikit demi sedikit.
"Kami meminta agar besok sesegera mungkin Pemprov Jabar menjadi leading sector pertemuan lintas sektoral. Membuat roadmap, serta menyusun tahapan penanganan jangka pendek, seperti melakukan evakuasi kepada korban bencana dan melakukan sosialisasi ke warga untuk meninggalkan lokasi yang menjadi area banjir ini," beber Yuddy.
Dia juga meminta agar Pemkab Bandung dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Kementerian PU segera membuat perencanaan yang konsepsional untuk mengetahui besaran anggaran terkait penanggulangan banjir ini. Sehingga ada target yang jelas untuk penyelesaian masalah ini.
"Saya juga minta KPK untuk terlibat dalam pengawasan karena anggarannya pasti besar dan merupakan uang rakyat. Jadi jangan sampai uang rakyat yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dalam rangka penanggulangan bencana dikorupsi oleh oknum," tegas politisi Hanura
[jpnn/rus]
