Semua kader yang merasa memiliki dan ingin Partai Golkar kembali berjaya jangan memperkeruh suasana dengan menyerang pribadi atau personal seseorang. Apalagi kalau yang diserang itu tokoh senior sekaliber Akbar Tandjung yang berjasa mengembalikan kejayaan partai saat krisis pasca orde baru.
Demikian dikatakan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Golkar Riyono Asnan menyikapi pernyataan Yorrys Raweyai dan Leo Nababan yang menuding Akbar Tandjung sebagai konseptor Musyawarah Nasional (Munas) 30 November di Bali.
Riyono mengatakan, upaya rekonsiliasi telah diusahakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung sebelum diadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Yogyakarta pertengahan November kemarin. Dalam surat yang dikirimkan ke DPP, Wantim meminta supaya Munas diadakan awal tahun 2015. Saat Rapimnas pun, Wantim meminta hal sama. Namun upaya Wantim ini ternyata gagal karena mayoritas DPD I dan DPD II meminta Munas digelar 30 November.
"Sebagai tokoh yang paham tata berorganisasi yang benar, Bang Akbar tentu mengikuti hasil keputusan Rapim yang juga dihadiri Pak Agung Laksono dan kelompoknya tersebut. Upaya Bang akbar untuk rekonsiliasi juga dilakukan dengan cara meminta perkembangan situasi politik terakhir dengan melakukan pertemuan dengan Menkopulhukam, Kepala BIN dan Kapolri. Dari hasil pertemuan tersebut akhirnya Bang Akbar mengadakan rapat wantim dan hasilnya meminta Munas ditunda sampai ada kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan," jelas Riyono saat dihubungi (Sabtu, 20/12).
Namun, kata Riyono, hasil rapat wantim ini ternyata tetap belum mampu mengubah keinginan DPD I dan DPD II untuk menggelar Munas di Bali pada 30 November. Bahkan, sebelum Munas di Bali dibuka secara resmi, ucapnya, Akbar mengajak bertemu Agung Laksono untuk membicarakan kesepakatan pelaksanaan Munas. Saat itu, katanya, Aburizal Bakrie sudah bersedia Munas diadakan Oktober 2015.
"Kesediaan Pak Ical itu mau dikomunikasikan oleh Bang Akbar ke Pak Agung untuk dinegosiasikan ulang pelaksanaan Munas pada Juli atau Agustus 2015. Tapi Pak Agung tidak bersedia hadir dalam pertemuan yang telah di sepakati itu. Sampai sore menjelang pembukaan Munas, Pak Agung tidak bersedia bertemu dengan Bang Akbar. Bang Akbar pun sudah telepon berkali-kali ke Pak Agung tapi tidak ada respon sama sekali. Dan akhirnya dibuka lah Munas di Bali itu," beber Riyono
"Bang Akbar selaku senior Partai Golkar sudah berupaya maksimal untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Janganlah sekarang seolah-olah Bang Akbar dianggap konseptor Munas Bali," sambungnya.
Riyono menyatakan saat ini yang terpenting adalah bagaimana konflik yang merugikan Golkar dapat diakhiri dengan cara yang diterima semua pihak. Semua, katanya, harus berpikir jernih dengan hati yang tulus untuk sama-sama mencari solusi terbaik demi menghadapi agenda-agenda politik nasional ke depan.
[ian]
