. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ikut menanggapi kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang telah menaikan harga BBM, dan rencana menaikan tarif dasar listrik (TDL) serta anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"IWAPI mendorong pemerintah harus melakukan aksi yang nyata untuk rakyat," kata Humas IWAPI Inggrid Kansil kepada wartawan di Jakarta (Jumat, 19/12).
Jelas Inggrid, Nita Yudi selaku Ketua Umum DPP IWAPI bersama jajaran pengurus mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat lndonesia. IWAPI sebagai organisasi perempuan pengusaha terbesar di lndonesia menjadi salah satu pilar utama yang berkontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UKM menjadi tulang punggung organisasi IWAPI, sehingga iklim usaha yang kondusif menjadi hal yang sangat penting untuk membuat mereka bertahan dan meningkat dari usaha mikro menjadi perusahaan di sektor formal.
"Untuk itu saya secara khusus meminta kepada pemerintah agar bisa memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi para pengusaha, khususnya pengusaha perempuan Indonesia," ujar mantan anggota DPR ini.
Disisi lain IWAPI juga meminta kepada pemerintah untuk menjalakan kebijakan yang dapat mendukung kelangsungan usaha para pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan pengurangan subsidi BBM, rencana kenaikan listrik dengan tarif mengambang dan kenaikan upah minimum yang tidak terkendali.
"IWAPI menilai adanya rencana pemerintah untuk menetapkan kenaikan harga listrik dengan tarif mengambang mengikuti pergerakan harga 'dolar', membuat dunia usaha apalagi UKM berada dalam ketidak pastian sehingga dikuatirkan tidak mampu bertahan. Padahal hampir 90 persen hasil usaha anggota IWAPI dipasarkan di dalam negeri, sehingga kestabilan harga jual menjadi sangat penting," beber Inggrid.
Bahkan lanjut istri Syarif Hasan ini, naiknya harga BBM sehingga kenaikan semua aspek komponen harga, seperti transpor dan bahan baku pasti akan mempengaruhi kenaikan harga produk atau jasa. Disisi lain, IWAPI juga memprotes kenaikan upah minimum yang sangat luar biasa setiap tahunnya.
"Dengan begitu membuat anggota IWAPI kehilangan daya saing. Banyaknya produk import dari Cina membuat harga jual produk dalam negeri kehilangan daya saing, karena tidak sanggup memproduksi dengan harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Di tengah situasi yang sulit buat para pelaku UKM, IWAPI tetap bersemangat dan IWAPI berupaya untuk terus memotivasi sesama pelaku usaha agar dapat terus bertahan di tengah gempuran kenaikan harga-harga di pasar yang tentunya akan mempengaruhi iklim pasar dan usaha secara langsung," demikian Inggrid.
[rus]
