Potensi alam Papua sangat bagus untuk komoditas seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan. Sehingga sangat layak dijadikan industri komoditas.
Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tengah mencanangkan program 'Papua sebagai lumbung pangan Nasional' melalui pengembangan industri berbasis komoditas di wilayah tersebut.
Demikian disampaikan Menteri Desa, Marwan Jafar, dalam seminar "Persiapan Desa Menghadapai Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" dan Launching Papua Circle Institute, di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta, Jumat (19/12).
Menurut Marwan, program tersebut dilakukan untuk meningkatkan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai pasar di wilayah Papua. Sebab, meskipun laju pertumbuhan ekonomi Papua selama ini meningkat hingga 9,6 persen, diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Namun, peranan wilayah Papua dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai pasar barang dan jasa secara nasional mengalami penurunan dari 2,0 persen pada 2009, saat ini menjadi 1,6 persen," terangnya.
Selain akan dijadikan lumbung pangan, pihaknya juga akan mendorong agar dilakukan pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit.
Dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan pariwisata bahari.
"Di Papua banyak tempat wisata indah yang sangat dijamin originalitas alamnya, seperti Teluk Cendrawasih, Raja Ampat, (Danau) Sentai, (Danau) Paniai, dan beberapa lainnya. Itu kan kekayaan alam yang harus terus dijaga dan dirawat untuk mendorong lebih banyak banyak lagi wisatawan," katanya.
Selain itu, Papua juga teramasuk wilayah yang akan dijadikan lumbung energi di Kawasan Timur Indonesia. "Ya melalui pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga yang merupakan potensi alam di Papua," terangnya.
Melalui program ini diharapkan pada 2019 nanti Papua mengalami pertumbuhan ekonomi. "Target kita rata-rata di dua provinsi wilayah Papua bisa mencapai 15,8 hingga 18,6 persen," imbuhnya.
Marwan juga menegaskan, program yang menjadi bagian dari proses pembangunan Papua itu diharapkan lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.
"Kita ingin semua lapisan masyarakat disana terlibat, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh semua warga Papua," ujar Marwan.
Dengan begitu, lanjut Marwan, ketimpangan pendapatan antar golongan atau Gini Ratio masyarakat Papua yang belakangan mengalami kenaikan dapat ditekan.
"Gini Ratio di wilayah Papua cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hingga 2013 lalu kesenjangan antar golongam di Provinsi Papua Barat sebesar 0,431 sedangkan di Provinsi Papua 0,442. Ini tentu lebih tinggi dari Gini Ratio Nasional 0,413," tandasnya.
[zul]
