Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa negara dibentuk dengan tanggungjawab sosial. Negara bukan hanya sekadar mempertemukan berbagai kepentingan tapi negara juga harus mengedepankan kepentingan bersama.
"Negara Indonesia dibentuk tidak semata kepentingan tapi ada cita-cita bersama. Ada berperan dan tanggung jawab negara dalam mengurus rakyatnya," kata Ketua DPP Nasdem Martin Manurung dalam diskusi publik bertajuk 'Pengaruh kenaikan BBM dan Kenaikan Upah Minimum Pekerja untuk Kesejahteraan Rakyat' yang digelar di Auditorium DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (18/12).
Dijelaskan Martin, ketika masuk ke level ekonomi, negara harus memiliki keberpihakan kepada rakyat walaupun ada berbagai kendala dan tantangan dari sisi teknis. Ini kemudian yang menjadi tantangan pemerintah sekarang.
Dalam peristiwa kekinian terkait perkembangan ekonomi Indonesia, terutama kenaikan BBM dan tuntutan upah dari para buruh, Ketua Garda Pemuda Nasdem ini melihat bahwa pemerintah masih terfokus dalam sisi penerimaan upah buruh tapi belum ada langkah kongkrit menekan sisi pengeluaran buruh seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan lain-lain.
"Saya mengusulkan pemerintahan yang baru ini tidak terus menerus terjebak di perdebatan penerimaan (upah) semata. Tapi lebih jauh dalam hal ini, Kemenakertrans memiliki pendekatan baru harus bisa menekan pengeluaran buruh baik dari sisi biaya hidup, kesejahteraan dan kesehatan maupun pendidikan," sambungnya.
Martin mencontohkan, dari kesehatan, bagaimana negara berusaha untuk membuat biaya kesehatan buruh itu rendah, lalu pendidikan bagi anak-anak buruh harus rendah, perumahan harus lebih murah.
"Jadi ini yang harus mulai dilakukan pemerintah. Dengan demikian pemenuhan tuntutan upah layak dan hidup layak bagi buruh dapat terpenuhi, sebab kebutuhan hidup layak ini merupakan kebutuhan hidup dasar manusia," pungkasnya.
Dalam acara tersebut hadir Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, Ketua Umum Kasbi, Nining Elitos dan pengamat politik Roysepta Abimanyu.
[dem]
