Nurul Arifin: Menteri Yasonna Laoly Terkesan Cuci Tangan

Putusan Kementerian Hukum dan HAM yang menggantungkan pengesahan Munas Golkar, tidak memberikan pelajaran politik yang baik bagi rakyat Indonesia karena tidak ada ketegasan yang ditunjukkan.

Begitu kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurul Arifin saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu 17/12). Menurutnya pernyataan Menkumham, Yasonna H Laoly yang menyebut bahwa munas kedua kubu, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sama-sama sah adalah tindakan tidak tegas.

"Tidak memberikan pendidikan yang baik itu artinya tidak ada ketegasan," ujarnya.

Disampaikan Nurul bahwa sikap yang ditunjukkan oleh kader PDI Perjuangan itu terkesan cuci tangan karena tidak ada keputusan tegas dalam menangani konflik dualisme Golkar.

"Lepas tangan dari pemerintah ini menjadi PR besar buat kita semua, apalagi ini satu preseden bagi kehidupan politik yang baik. Jadi melemparkan kembali masalah itu kepada partai untuk menyelesaikan secara internal, dan direkomendasikan adanya islah," jelasnya.

"Islah itu memang sudah berupaya kita lakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pak Akbar Tandjung, namun kan belum ada gayung bersambut," pungkasnya.[wid]