Berita

joko widodo/net

Politik

Jokowi Diminta Selamatkan Indonesia dari Jurang Neoliberalisme

RABU, 17 DESEMBER 2014 | 08:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri di Kabinet Kerja bentukan Jokowi-JK semakin menunjukkan sikap neoliberalismenya. Misalnya, Menteri BUMN Rini Soemarno memperboleh bahkan akan menunjuk orang asing untuk memimpin BUMN. Sementara Menteri Agraria Fery Musildan Badan akan membuat aturan, asing bisa kuasai tanah di Indonesia.

Ketua Umum BPP Jaringan Kemandian Nasional (Jaman) A. Iwan Dwi Laksono mengatakan, apabila BUMN yang merupakan aset NKRI diperbolehkan untuk dipimpin dan dikuasai oleh asing, artinya bisa memungkinkan semua kebijakan atas BUMN itu lepas dari kendali agenda Kebangsaan.

"Kalau maunya begitu lebih baik dimulai dari Menag BUMN nya saja diisi oleh orang asing. Orang Indonesia sendiri saja bisa dimungkinkan untuk mengabdi kepada neoliberalisme apalagi orang asing," sindir dia dalam rilis yang diterima redaksi sesaat lalu, Rabu (17/12).


Iwan Dwi menyatakan, problem tanah yang menjadi problem rakyat selama bertahun-tahun disebabkan rakyat tidak pernah berdaulat atas tanahnya sendiri, malah semakin diperparah dengan meliberalkan kepada kepemilikan asing, bisa dipastikan akan banyak muncul masalah ataupun konflik baru, bahkan semakin bertambah banyak apabila aturan ini diberlakukan.

Jelas dia, situasi ini menunjukkan suatu gejala yang dipastikan para menteri tersebut sudah mempunyai terjemahan dan tindakan yang keluar dari rel visi Trisakti dan misi Nawacita Jokowi-JK. Padahal Instruksi dari Presiden sudah jelas bahwa para menteri tidak diperbolehkan mempunyai Visi dan Misi selain Trisakti dan Nawacita.

"Kami protes keras terhadap situasi yang seperti ini, dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengambil tindakan dalam kerangka menyelamatkan bangsa dan negara supaya tidak semakin terjatuh ke jurang neoliberalisme," ujar Iwan Dwi.

Sementara itu, tambah Iwan Dwi, situasi pergerakan rupiah yang semakin melemah terhadap dolar AS juga menjadikan pihaknya mempunyai asumsi bahwa ini kental dengan permainan spekulan tingkat tinggi, sehingga hanya Presiden Jokowi yang bisa dan sanggup mengendalikan kekacauan moneter saat ini. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Galang Kekuatan Daerah, Reynaldo Bryan Mantap Maju Jadi Caketum HIPMI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 08:13

Anak Muda Akrab dengan Investasi, tapi Tanpa Perencanaan Finansial

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:59

Cuaca Ekstrem di Arab Saudi, DPR Ingatkan Jemaah Haji Waspadai Heatstroke

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:46

Dolar AS Menguat 5 Hari Beruntun Dipicu Lonjakan Minyak dan Efek Perang Iran

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:33

Sindikat Internasional Digrebek, Komisi XIII DPR Minta Pemerintah Serius Berantas Judol!

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:19

STOXX hingga DAX Ambles, Investor Eropa Dibayangi Risiko Inflasi

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:03

Pesanan Hukum terhadap Nadiem Bernilai Luar Biasa

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:44

Volume Sampah di Bogor Melonjak Imbas MBG

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:37

Industri Herbal Diprediksi Berkembang Positif

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:23

Adi Soemarmo Masuk Tiga Besar Embarkasi Haji Tersibuk

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:16

Selengkapnya