Berita

rizal ramli/twitter

Rizal Ramli: Menyakitkan jika Penampilan Merakyat, tetapi Kebijakan Tak Berpihak

SABTU, 13 DESEMBER 2014 | 07:31 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Menko Perekonomian DR. Rizal Ramli menyindir Presiden Joko Widodo yang selama ini mengklaim merakyat dan berasal dari rakyat.

"Lebih penting mana penampilan fisik yg merakyat atau kebijakan ekonomi yg berpihak untuk rakyat?" cuit DR. Rizal melalui akun Twitter-nya @RamliRizal pagi ini (Sabtu, 13/12).

Menurutnya, menyakitkan jika hanya penampilan pemimpin merakyat, tetapi kebijakan tidak berpihak pada mayoritas rakyat.


"Pemimpin jika hanya dikelilingi pedagang, apalagi KKN pula, kebijakannya hanya pro-bisnis dan bond holders," sambungnya.

Ekonom senior jebolan Boston University ini membandingkan pemimpin sekarang dengan para pendiri bangsa.

"Soekarno, Hatta, Ali Sostroamidjoyo adalah contoh pemimpin2 dgn penampilan parlente tetapi kebijakannya sangat nasionalis dan pro rakyat," tegasnya.

DR. Rizal Ramli termasuk yang menolak kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM. Tapi tak asal menolak. Dia punya solusi atas besarnya alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Yaitu, dengan mekanisme subsidi silang. (Baca: Ini Penjelasan Lengkap Jalan Tengah Subsidi BBM dari Rizal Ramli)

Tak hanya itu, dia juga menolak rencana Wapres Jusuf Kalla yang akan menaikkan harga LPG 3 kg. Menurutnya itu adalah bentuk sikap yang hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis, tidak peduli kepada nasib rakyat kecil.

"Jika Presiden Jokowi setuju dengan kenaikan harga LPG 3 kg tersebut, dia telah terperangkap dengan pola pikir JK. Hanya pertimbangan bisnis finansial, lupa dengan tanggung jawab terhadap rakyat kecil. Kok tega-teganya,” ujar DR Rizal sebelumnya.  [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya