Sesepuh Golkar Didorong Mediasi Islah atau Gelar Munas Rekonsiliasi

. Perpecahan antara dua kubu di internal Partai Golkar yang semula masih sangat elitis, kini mulai mengalami masifikasi. Lihat saja sudah mulai masuk ke Fraksi Golkar di DPR.

"Bayangkan jika fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai sudah mulai terbelah juga! Bagaimana nanti kalau menyikapi wacana penggunaaan hak interpelasi, Perpu Pilkada, dan lain-lainnya! Saya khawatir tidak lama lagi bisa merembet ke DPD I dan kemudian DPD II," ujar politisi Golkar Hajriyanto Thohari, Jumat (12/12).

Jelas mantan wakil ketua MPR ini, dulu banyak yang mencibir analisisnya dengan mengatakan 'tidak ada perpecahan dalam Golkar. Tapi kata dia, mereka tanpa sadar telah melakukan "politik burung unta" dengan menyembunyikan fakta telah terjadinya konflik yang menjurus ke perpecahan.

"Kini perpecahan itu berada di ambang masifikasi setelah mulai merembet ke fraksi di DPR. Kini akhirnya yang berlangsung adalah kuat-kuatan politik saja! Masing-masing ingin menunjukkan eksistensinya secara de facto! Mereka mulai berprinsip yang penting secara de facto kubu mereka hadir (omnipresent) di medan politik. Ini ciri dari telah terjadinya masifikasi perpecahan. Semakin masif suatu perpecahan semakin kompleks dan rumit untuk direkonsiliasikan," beber Hajriyanto.

Udalah, yang penting saat ini dilakukan menurut Hajriyanto adalah, kedua kubu harus mau kompromi dan melakukan rekonsiliasi. Peluang islah atau rekonsiliasi masih mungkin terjadi. Ia meminta sesepuh Golkar yang benar-benar netral mau turun gunung untuk memediasi kedua kubu tersebut. Jika keduanya tidak mau juga dibujuk untuk islah, ya sebaiknya dipaksa saja dengan digelar Munas Rekonsiliasi.

"Itu jalan keluar yang bisa dilakukan. Syaratnya adalah yang penting kepanitian munas rekonsiliasi harus benar-benar imparsial, bahkan kalau perlu kepanitiaan munas rekonsiliasi itu tokoh-tokoh yang tidak mau lagi menjadi pengurus DPP hasil rekonsiliasi, agar tidak ada konflik kepentingan," pungkasnya. [rus]