Berita

sby

Ini Bahaya yang Mengancam Demokrat

KAMIS, 11 DESEMBER 2014 | 22:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Klaim Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa partainya sebagai penyeimbang antara kekuatan parlemen dan pemerintah dipertanyakan.

Pasalnya, kalau memang nonblok, Demokrat tentu sejak awal tidak larut dalam 'perkelahian' antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, apalagi masuk di dalam salah satunya. Namun faktanya, PD bergabung dalam KMP dan mendapat posisi di pimpinan DPR, MPR dan kursi-kursi pimpinan komisi dan AKD DPR.

"Implikasinya, PD bisa jadi akan dipandang publik di Indonesia telah menjual dirinya demi gengsi elitnya," ujar pengamat politik senior, AS Hikam, seperti dikutip dari akun Facebooknya malam ini (Kamis, 11/12).


Alasannya, publik dengan terang benderang mengikuti dan melihat langsung sandiwara-sandiwara yang digelar sejak UU Pilkada dibahas di DPR sampai keluarnya Perppu tersebut.

"Bahkan banyak komentar dari kalangan KMP sendiri yang menuding PD sebagai pihak yang inkonsisten dan sumber masalah!" tegas Hikam.

Ancaman terjadinya kemerosotan marwah dan elektabilitas PD kini semakin dilengkapi dengan langkah-langkah politik bunglon yang tidak cerdas tersebut. Alih-alih PD akan bangkit pada 2019, Hikam khawatir yang terjadi adalah justru sebaliknya.

"Partai ini akan semakin ditinggalkan oleh para pendukungnya sebab makin tingginya ketidakpercayaan rakyat yang diharap akan memilih dalam Pileg nanti," ungkapnya.

Karena itu, dia menyarankan SBY tidak melanjutkan beretorika lagi. tetapi bersikap seperti negarawan yang benar-benar berpikir dan bertindak untuk kepentingan bangsa. "Bukan hanya kepentingan partai, apalagi hanya kepentingan pribadi dan orang-orang di sekitarnya," demikian Hikam. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya