Berita

Pakar HTN: Sudah Tepat Polisi di Bawah Presiden Langsung

RABU, 10 DESEMBER 2014 | 22:04 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Posisi Kepolisian masih tepat seperti saat ini menjadi institusi tersendiri di bawah Presiden.

Apalagi, dalam UU Kepolisian dicantumkan, pengendalian keamanan dalam negeri merupakan tanggung jawab Kepolisian.

"Kalau mau dijadikan kementerian tersendiri, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi menterinya nanti harus melalui persetujuan DPR, tidak bisa tidak. Kementerian yang satu ini kan memegang senjata," jelas pakar hukum tata negara Margarito Kamis, (Rabu, 10/12).


Makanya, Margarito tidak sependapat dengan wacana Kepolisian dibuat di bawah Kementerian Dalam Negeri. Karena jika Kepolisian di bawah Kemendagri tentunya akan menjadi tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan yang lain sehingga tidak akan optimal.

Menurutnya, jika Kepolisian di bawah Kemendagri, menteri yang ditunjuk presiden harus lewat persetujuan DPR. "Tidak bisa dibayangkan kalau menteri dilantik, tapi Kemendagri belum karena harus melalui proses di DPR terlebih dulu," katanya.

Tak hanya itu, nanti juga akan melahirkan komplikasi luar biasa di daerah-daerah kalau di bawah Kemendagri karena kepolisian hanya bertanggung jawab pada satu orang. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya