Berita

ahok

Anggota DPD RI: Ahok Minta Miras Berizin Dibebaskan, Umat Islam Resah

RABU, 10 DESEMBER 2014 | 16:10 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan maraknya minumas keras (miras) oplosan beredar di merupakan akibat dari pelarangan produksi miras. Makanya, Ahok meminta produksi miras berizin dibebaskan agar mudah diawasi.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris berpikiran positif atas pernyataan Ahok tersebut. Dia berharap, mudah-mudahan itu hanya niat yang tidak diimplementasikan secara nyata.

"Walaupun sebenarnya niat ini tidak bijak keluar dari mulut seorang kepala daerah. Tetapi, kalau memang Pak Ahok mau realisasikan rencananya itu di Jakarta, kita akan lawan,” ujar Fahira dalam siaran persnya, Rabu, (10/12).


Fahira mengatakan, harusnya Ahok mengambil hati warga Jakarta, terutama umat muslim. Tetapi malah mengeluarkan pernyataan yang bisa meresahkan umat. Beredarnya miras oplosan karena pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak punya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap peredaran miras terutama oplosan.

Menurutnya, kejadian di Garut dan Sumedang itu, miras oplosannya diproduksi massal. Jadi bukan mereka yang meminum itu mengoplos sendiri.

"Jika ada pengawasan yang ketat, tidak mungkin ada yang berani mengoplos miras secara massal dan menjualnya terang-terangan,” ungkap senator asal Jakarta ini yang juga Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya