Golkar Tetap Perjuangkan Pilkada DPRD Sesuai Mandat Munas Bali

Partai Golkar diambang dilema dalam menanggapi Perppu Pilkada buatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di satu sisi Golkar harus menjalankan putusan Munas Bali, yaitu keinginan akar rumput untuk tetap mendukung Pilkada lewat DPRD. Sedang di satu sisi, kicauan Ketua Umum Aburizal Bakrie di twitter mengisyaratkan partai beringin berubah haluan mendukung Perppu Pilkada.

Ketua DPP Golkar Nurul Arifin menegaskan bahwa pada prinsipnya, Golkar terikat pada kesepahaman sebagai anggota Koalisi Merah Putih (KMP). Saat ini dua anggota KMP, yaitu PAN dan Demokrat telah menyatakan mendukung Perppu Pilkada versi SBY. Selain itu Golkar juga harus memperjuangkan rekomendasi Munas Bali, di mana suara dari 547 DPD I, DPD II, dan ormas menginginkan Pilkada lewat DPRD.

"Jadi dua poin itu. Golkar terikat dalam nota kesepahaman dalam Perppu Pilkada. Namun rekomendasi Munas adalah untuk memperjuangkan Pilkada DPRD," ujar Nurul saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12).

Dijelaskan Nurul bahwa perjuangan terhadap Pilkada DPRD akan tetap diperjuangkan oleh Fraksi Golkar di DPR. Jika nanti hasil keputusan DPR mendukung Perppu Pilkada, maka nanti tetap ada alasan bagi Golkar menjelaskan ke floor bahwa partai telah memperjuangkan aspirasi mereka.

"Masalah berhasil atau tidak tergantung di fraksi. Tapi sesuai dengan rekomendasi kita jalankan mandatnya. Kita tetap perjuangkan, tapi kalau itu mentok, kita bisa bilang kalau itu sudah diperjuangkan," tandasnya.[wid]