Berita

ilustrasi

Pemuda Muhammadiyah: Koruptor harus Jadi Musuh Bersama

SELASA, 09 DESEMBER 2014 | 18:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Melawan watak korup harus menjadi agenda utama bagi Indonesia. Karena watak korup para politisi, pejabat negara yang selama ini membuat hak-hak ekonomi dan pelayanan publik rakyat terampas.

Makanya, PR paling penting dari agenda revolusi mental Presiden Jokowi sesungguhnya adalah melawan korupsi. Bila agenda ini tidak menjadi prioritas Jokowi, jangan berharap besar negeri ini bisa berubah.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada RMOL terkait Hari Antikorupsi se-dunia yang jatuh hari ini Selasa (9/12).


Terkait hal itu, Dahnil menegaskan, Pemuda Muhammadiyah akan terlibat lebih massif dalam agenda melawan praktek dan watak korup di Indonesia. Perlawanan terhadap korupsi akan menjadi agenda dakwah amar makruf yang utama bagi Pemuda Muhammadiyah beberapa waktu ke depan.

"Kami mengajak semua elemen bangsa untuk mari berubah bersama-sama dengan menjadikan perlawanan terhadap korupsi sebagai ibadah fardhu ain," tegasnya.

Sejalan dengan itu, Pemuda Muhammadiyah berharap adanya amandemen UU Tipikor dengan mendorong penguatan terhadap KPK dan memperberat hukuman bagi pelaku korupsi. Karena koruptor adalah penjahat HAM di era modern.

"Mereka merampas hak-hak jutaan rakyat. Maka hukuman berat seperti hukuman seumur hidup perlu diterapkan. Saya mengajak kepada rakyat Indonesia, organisasi Islam dan berbagai elemen masyarakat lainnya menjadikan koruptor sebagai musuh bersama, mereka pantas mendapat sanksi sosial yang berat," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya