Putusan Menkumham dalam Konflik Golkar Tentukan Wibawa Jokowi

. Keputusan yang akan diambil Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam mengkaji polemik dua kepengurusan Partai Golkar akan mempengaruhi hasil kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, sebagai presiden, Jokowi juga harus bertanggung jawab jika ada menteri dalam kebinetnya yang melakukan kesalahan.

Demikian diungkapkan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik , Selasa (9/12).

"Dalam militer dikenal istilah tidak ada anak buah yang salah, yang salah adalah pemimpinnya. Apapun keputusan Menkumham nanti tidak hanya akan menentukan siapa pengurus Partai Golkar yang sah, namun kredibilitas kepemimpinan Jokowi sebagai presiden juga akan dipertaruhkan," sebutnya.

Menurut Jajat, secara politik saat ini posisi Golkar merupakan Presidium KMP yang merupakan gabungan partai yang berada di luar pemerintahan, kekhawatiran yang terjadi adalah adanya intervensi dari pemerintah, mengingat dari dua kubu yang berseteru, salah satu kubu Golkar versi Munas Ancol telah menyatakan keluar dari KMP dan bergabung dengan partai pendukung pemerintah.

"Apapun yang menjadi keputusan Menkumham nanti terkait dengan polemik yang terjadi dalam tubuh Golkar tentunya merupakan keputusan paling bijak. Namun, jika dalam putusan nanti diketahui sarat akan muatan politis maka akan menjadi rapor merah bagi Jokowi," tandas pengamat politik ini. [rus]