Berita

IPM: Persoalan Kurikulum 2013 harus Segera Dituntaskan

SENIN, 08 DESEMBER 2014 | 21:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) mendukung langkah Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah Anies Baswedan menghentikan Kurikulum 2013. Karena ketidakselarasan antara ide dan proses pelaksanaan kurikulum.

Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat IPM Khairul Sakti Lubis dalam keterangan pers yang diterima malam ini (Senin, 8/12).
            
Kurikulum 2013 sangat tepat dihentikan karena secara teknis penerapannya masih belum siap. Baik dari kesiapan sekolah-sekolah yang masih berbeda-beda, pengadaan buku yang belum maksimal dan tidak ditangani dengan baik, sampai pada pelatihan guru dan kepala sekolah yang belum merata sehingga masih banyak guru yang belum memahami bagaimana penerapan Kurikulum 2013 ini,” jelasnya.


IPM mendesak Menteri Anies segera menuntaskan persoalan Kurikulum 2013 ini. Selambat-lambatnya tahun ajaran baru mendatang, tahun 2015, persoalan ini sudah tuntas dan dapat dilaksanakan diseluruh sekolah di Indonesia. "Karena ini selaras dengan nama Kabinet yakni Kabinet Kerja dan mengusung gagasan Revolusi Mental,” tegas Khairul Sakti Lubis.

Meski begitu, alumni Universitas Negeri Medan ini mengakui, secara substansi Kurikulum 2013 memiliki banyak kelebihan dibanding Kurikulum 2006 atau yang dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Misalnya, Kurikulum 2006 lebih dominan pada aspek pengetahuan, sedangkan Kurikulum 2013 lebih menggunakan penilaian yang bersifat otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil.

Selain itu, Bimbingan Konseling (BK) pada Kurikulum 2006 hanya untuk menyelesaikan masalah siswa, sedangkan BK pada Kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pengembangan potensi siswa. "Dan beberapa perbedaan lain yang lebih menonjolkan kelebihan pada Kurikulum 2013," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya