Berita

Fuad Amin

Semakin Terbukti, Dinasti Politik Rentan terhadap Korupsi

JUMAT, 05 DESEMBER 2014 | 05:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kasus di beberapa daerah membuktikan dinasti politik selalu bersamaan dengan maraknya skandal korupsi. Dinasti politik di Bangkalan yang dikuasai Fuad Amin dan kini dilanjutkan putranya Imam Buchori (Bupati Bangkalan) dinilai memiliki kesamaan dengan kasus dinasti politik di Banten dan Riau.

"Dua itu seperti pinang dibelah dua, kami melihat korupsi dilakukan secara massif di setiap daerah yang memiliki kecenderungan politik dinasti," ujar Juru Bicara Konfederasi Organisasi Daerah Nusantara (KODE NUSA) Usep Mujani, Jumat (5/10).

Menurutnya, seharusnya dinasti politik benar-benar diatur sedemikian rupa agar penetrasi kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak melingkar dalam satu klan tertentu yang mengakibatkan tidak ada chek and blances dalam kekuasaan.


Diakuinya, Pasal 7 huruf q Perppu 1/2014 tentang syarat kepala daerah masih memungkinkan lahirnya dinasti politik meskipun sudah membatasi kekuasaan eksekutif. "Tapi sudah dianggap cukup membatasi dominasi politik di daerah," ungkapnya.

Selain itu, Kode Nusa juga mendesak Presiden Jokowi agar Polri lebih ditingkatkan perannya dalam memberantas korupsi. Karena berbeda dengan KPK, polri memiliki jaringan hingga di daerah-daerah.

"Polri memiliki kekuatan sumber daya yang cukup untuk memberantas korupsi di daerah, bukatikan pada masyarakat bahwa Polri siap perang dengan koruptor," tegas Usep

Ia juga mencatat ada tiga dinasti politik yang kekuasaannya berakhir karena berurusan dengan KPK. Pertama ada dinasti politik Banten yang dikuasai keluarga Ratu Atut Chosiyah, lalu dinasti politik Riau yang dikuasai Annas Maamun dan yang paling baru dinasti politik Bangkalan yang dikuasi Fuad Amin.

"Kami mahasiswa daerah dari Aceh sampai papua yang tergabung dalam kode nusa menyatakan perang dengan korupsi dan politik dinasti di daerah," pungkasnya.

Seperti diketahui, Fuad Amin mantan Bupati dan saat ini menjabat Ketua DPRD Bangkalan ditangkap di kediamannya Selasa (2/12) dini hari kemarin. KPK juga mengamankan tas berisi uang tunai lebih dari Rp 700 juta beserta sejumlah dokumen penting. Uang tunai tersebut diduga sebagai fee proyek penyaluran gas di Kabupaten Bangkalan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya