Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar menolak Perppu Pilkada Langsung sangat tepat. Karena akan berimpact terhadap efisiensi APBN nantinya.
"Sebab sepanjang tahun dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pilkada langsung sebesar Rp 70 trilun. Artinya jika dibagi 5 tahun, setiap tahunnya Rp 14 triliun dihabiskan untuk pilkada langsung yang banyak mudaratnya dari pada manfaatnya bagi rakyat," jelas Ketua DPP Gerindra F.X. Arief Poyuono dalam siaran persnya (Jumat, 4/12).
Apalagi saat ini pemerintahan Joko Widodo sedang melakukan program efisiensi APBN. Dengan alasan penghematan, Presiden naik pesawat komersial kelas ekonomi ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah; larangan pejabat rapat di hotel dan pengunaan mobil dinas menteri dengan jenis mobil niaga ( Inova); dan menteri serta pejabat kementerian mendapat jatah kelas ekonomi jika kunker ke daerah. Dari program efisiensi bisa dihemat Rp 16 triliun.
Menurutnya, jika penghematan dari penolakan Perppu Pilkada Langsung ditambah penghematan oleh Menpan didapat Rp 30 triliun. Dengan Rp 30 triliun setiap tahun bisa dibangun 20 pelabuhan laut baru dengan biaya Rp 1,5 T per pelabuhan. Maka selama 5 tahun di era Jokowi dibangun 100 pelabuhan yang bisa mendukung program poros maritim.
Makanya, dia menegaskan, jika Jokowi dan PDIP bisa melihat peluang ini, seharusnya mendukung penolakan Perppu Pilkada langsung. Karena akan terbangun 100 pelabuhan modern oleh Jokowi dan akan menciptakan efisiensi ekonomi Indonesia dan lapangan kerja.
"Tahun 2019 PDIP bisa naik perolehan suaranya dan Jokowi bisa terpilih tanpa harus membobol bank seperti bank Century dan curang. Perlu dicatat selama SBY memimpin itu hanya menghasilkan inefisiensi ekonomi dan
high cost ekonomi saja dan tidak ada pelabuhan baru dibangun," tandasnya.
[zul]
