RMOL. Korea Selatan memiliki program Saemuel Undong atau desa baru. Program ini berhasil direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh penduduk desa sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Di antaranya adalah perbaikan perumahan, perbaikan infrastruktur, pertanian, irigasi dan drainase serta peningkatan percepatan pendapatan penduduk dengan tanaman-tanaman yang cepat menghasilkan.
Keberhasilan program-program masyarakat perdesaan di Saemul Undong itulah yang coba akan dipresentasikan dalam kerjasama antara Kementerian Desa Indonesia dengan Duta Besar Republik Korea Selatan.
"Misalnya, keberpihakan program-program Pemerintah Korea dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik terbarukan tenaga surya di daerah tertinggal. Kerja sama ini ada kaitannya dengan Undang Undang Desa," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar saat menerima Duta Besar Republik Korea Selatan, Taiyoung Cho di kantor Kementerian Desa, Jakarta, Selasa (2/11).
Kerja sama ini sebagai sharing pengalaman tentang pembangunan daerah tertinggal. "Indonesia perlu mengetahui tahapannya dari awal hingga dapat memulai modernisasi daerah-daerah tertinggal tanpa tercerabut dari akarnya," ungkap Marwan dalam keterangannya.
Secara lebih mendalam, usulan kerjasama akan mengangkat peluang penerapan pembangunan. Mungkin dimulai dari sisi teknologi, mengangkat potensi ekonomi serta perbaikan infrastruktur di perdesaan tersebut.
"Kemudian, penguatan kapasitas kelembagaan di daerah tertinggal, kemudian, penguatan UMKM dan pembukaan jaringan pemasaran UMKM di masyarakat perdesaan serta usulan kerjasama pembangunan perdesaan dengan sistem Saemul Undong melaui program sister city," ucapnya.
Dan perlu juga kerjasama pemanfaatan program CSR dari perusahaan Korea untuk mendukung program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kemudian, peningkatan kapasistas pegawai KPDT melalui sharing pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk kursus,†ujar Menteri Marwan.
Melalui usulan-usulan tersebut, Menteri Marwan mengatakan, sharing pengalaman tentang pembangunan masyarakat desa tertinggal akan memberikan perspektif baru bagi Kementerian Desa untuk membuat kebijakan. Terutama sangat mendukung atas pembangunan di kawasan masyarakat perdesaan. "Usulan-usulan tersebut merupakan tindaklanjut dari beberapa kunjungan dan kerjasama yang pernah dilakukan oleh pejabat KPDT sebelumnya sejak tahun 2012," tandasnya.
Sementara itu, Dubes Korsel, Taiyoung Cho mengapreasiasi pemerintahan baru dengan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan yang pernah juga terjalin baik pada pemerintah sebelumnya. Rencana kerja sama akan segera disampaikan ke pemerintahan untuk segera ditindaklajuti,†ujarnya.
Kata Taiyoung lagi, masyarakat desa di Indonesia memang perlu diperhatikan dengan ambisi untuk pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, akan banyak kerja sama lainnya yang akan berkaitan untuk masyarakat Indonesia. Siap bekerja dengan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa,†ujarnya.
Kerja sama yang baik, akan segera direalisasikan. Seperti pemberdayaan masyarakat desa pada sektor usaha kecil menengah (UKM). Dan akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan asal Korea Selatan untuk ikut membantu program Kementerian Desa yang akan banyak bersentuhan dengan perdesaaan,†tandasnya. [zul]
