RMOL. Penegak hukum diminta tak berdiam diri merespon sengkarut pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahterah (KKS).
"Kalau dananya belum jelas dan programnya tetap dijalankan, ini sudah masuk ke ranah hukum. Dan di sini aparat penegak hukum termasuk KPK harus berdiri di garda terdepan melakukan penyelidikan," kata Senator asal Gorontalo, Hana Hasanah Fadel kepada wartawan (Minggu, 16/11)/.
Tiga program kartu sakti Jokowi ini rentan penyelewengan. Jika sumber dananya dari CSR Bank Mandiri, maka sudah menyalahi aturan penggunaan dana BUMN. Demikian juga bila dikatakan sumbernya dari dana APBN, harusnya sebelum dilaunching, pemerintah membahasnya bersama dengan DPR RI.
Dia pun mengimbau sebelum sumber dananya jelas, pemerintah menahan diri meski ingin cepat-cepat merealisasikan janji kampanye kepada masyarakat.
"Toh masyarakat juga masih belum paham penggunaan kartu sakti Jokowi. Kartu BPJS saja yang sudah disosialisasikan pemerintah, masih banyak masyarakat yang tidak paham. Apalagi KIP, KIS, KKS yang tidak melalui sosialisasi dan tahu-tahu sudah dibagikan," tandasnya.
