Berita

Politik

KPK Harus Selidiki Kartu Sakti Jokowi

MINGGU, 16 NOVEMBER 2014 | 17:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

RMOL. Penegak hukum diminta tak berdiam diri merespon sengkarut pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahterah (KKS).

"Kalau dananya belum jelas dan programnya tetap dijalankan, ini sudah masuk ke ranah hukum. Dan di sini aparat penegak hukum termasuk KPK harus berdiri di garda terdepan melakukan penyelidikan," kata Senator asal Gorontalo, Hana Hasanah Fadel kepada wartawan (Minggu, 16/11)/.

Tiga program kartu sakti Jokowi ini rentan penyelewengan. Jika sumber dananya dari CSR Bank Mandiri, maka sudah menyalahi aturan penggunaan dana BUMN. Demikian juga bila dikatakan sumbernya dari dana APBN, harusnya sebelum dilaunching, pemerintah membahasnya bersama dengan DPR RI.


Dia pun mengimbau sebelum sumber dananya jelas, pemerintah menahan diri meski ingin cepat-cepat merealisasikan janji kampanye kepada masyarakat.

"Toh masyarakat juga masih belum paham penggunaan kartu sakti Jokowi. Kartu BPJS saja yang sudah disosialisasikan pemerintah, masih banyak masyarakat yang tidak paham. Apalagi KIP, KIS, KKS yang tidak melalui sosialisasi dan tahu-tahu sudah dibagikan," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya