Berita

Publika

Di Balik Kontroversi Kolom Agama

SABTU, 15 NOVEMBER 2014 | 12:04 WIB

KONTROVERSI penghapusan kolom agama yang muncul di pemerintahan Jokowi-JK ini dapat menjadi bola panas yang nantinya bisa tertuju balik terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah.

Perlu diingat sebelumnya bahwa dengan menggeliatnya isu kenaikan BBM sudah menjadi protes tersendiri dari masyarakat. Kini disusul pula wacana penghapusan kolom agama.

Berbicara lebih mengenai kontroversi penghapusan kolom agama yang ramai terdengar maka kita juga harus mengetahui lebih detail lagi seberapa pentingya kolom agama itu tercantum dan dampak negatifnya jika kolom tersebut ditiadakan.


Sedikit kilas balik ke beberapa tahun yang lalu yang mungkin setiap peristiwa ini menguatkan akan dilakukannya penghapusan kolom agama. Seperti yang kita tahu waktu itu bahwa negara kita sangat krisis konflik SARA. Di mana hampir di setiap daerah terutama di wilayah Indonesia bagian timur terlibat konflik saudara atas nama agama. Seperti contoh di saat ada kerusuhan/pertikaian antar agama di Maluku, sering terjadi razia KTP di jalan oleh kelompok yang bertikai. Jika tercantum agama yang berbeda dengan kelompok tersebut, maka orang tersebut akan dibantai beramai-ramai.
Ini salah satu cerita dibalik adanya kolom agama di dalam kartu identitas penduduk. Namun faktanya saat ini semua itu sudah tidak terjadi. Rakyat indoensia sudah bisa menyedari kemajemukan penduduknya. Sesama pemeluk agama sudah bisa menghargai dan menghindari konflik serupa.

Alasan KTP bisa disalahgunakan di daerah konflik yang berlandaskan SARA sudah tidak relevan karena daerah tersebut sebagai contoh Aceh, dan Poso sudah relatif aman dan hidup dalam kerukunan umatnya. Sudah tidak lagi kita mendengar ada peritiwa razia kartu identitas penduduk dan jika terlihat dalam KTP-nya agama tertentu maka akan di dihabisi (dibunuh). Lagi pula negara ini punya semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetap satu jua dan di satu sisi ini adalah wilayah penegakan hukum, kurang pas dijadikan alasan penghapusan kolom agama.

Manfaat lain dari terteranya agama sang pemilik dalam KTP, sebagai  contoh saat seorang ditemukan meninggal di tempat yang asing dan jenazahnya sulit untuk dibawah ke alamat domisili sesuai KTP. Penyelenggaraan jenazah bisa mengikuti tata cara agama orang itu karena agamanya telah tercantum dalam KTP. Contoh kecil, tapi faktanya itu dapat mempermudah lingungan sekitar dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahan dalam bertindak.

Jelas dihapus atau tidaknya kolom agama dalam Kartu Penduduk bukanlah isu penting. Tetap dipertahankan jelas ada manfaatnya. Dan jika dihapus pun tidak akan membuat dunia ini kiamat lebih cepat atau seseorang akan kehilangan agamanya secara tiba-tiba karena sejatinya urusan agama adalah antara mahluk dengan penciptanya.

 Yang seharusnya menjadi perhatian penting saat ini adalah jika di jaman yang serba modern dan hidup dalam kemaajemukan ini masih ditemui adanya kesulitan sebagian anak bangsa dan generasi penerus bangsa ini dalam mengurus dokumen kewargaan, yang itu hanya karena masalah agama.

Piccesius Yunki Pradana
Jatiasih, Bekasi

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya