Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) siap menindaklanjuti penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang pernah diusulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu sebagaimana diutarakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi‎ di Kantor KPK Jakarta, Rabu (5/11).
"Dalam upaya preventif mencegah pidana korupsi, akan kita tindaklanjuti. Tadi disinggung secara umum bagaimana setiap kementerian ini harus memiliki zona integritas," terang dia.
Sejauh ini, Yuddy bilang ada sekitar 215 lembaga yang menerapkan zona integritas. Dia yakin jumlah tersebut akan bertambah di kemudian hari.
"Kami Kemenpan akan gandeng KPK untuk perluas zona integritas tidak hanya bebas korupsi tapi integritas pribadi dan pelayanan pada publik yang lebih baik. jadi itu otomatis akan kita lakukan," terang Yuddy, yang juga Dosen tetap Fakultas Ekonomi di Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu.
Yuddy membenarkan informasi mengenai adanya briefing dari KPK ke para menteri kabinet kerja. Kata dia, Presiden Joko Widodo tengah mencari waktu yang tepat untuk menggelar briefing pencegahan korupsi.
"Saya yakin bapak Presiden sedang cari waktu tepat untuk undang KPK bersama para menteri. KPK mungkin menyampaikan gagasan, pandangan-pandangan, dan sarannya untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang efektif di seluruh kementerian," tandas Yuddy.
[wid]
