PENYERAHAN nama calon menteri yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Wakil PresideN Jusuf Kala pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), merupakan tradisi baru yang layak diberikan pujian sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam kabinet Indonesia hebat yang akan membantu jalannya roda pemerintahan nanti.
Sesuai dengan janjinya sebelum dilantik, Jokowi menyampaikan pada awak media akan mengumumkan susunan kabinet paling lama sehari setelah beliau dilantik. Pengumuman nama menteri ini sangat ditunggu banyak kalangan, karena disitu akan terlihat siapa saja yang nantinya akan terpilih menjadi pembantu presiden dalam mengelola pemerintahan baru.
Penentuan nama menteri sepenuhnya merupakan hak preogratif presiden selaku kepala negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk sebuah barisan pemerintahan yang kuat dari kesamaan semangat dan keinginan untuk memeberi yang terbaik buat bangsa. Ditambah lagi pemerintahan baru ini mendapat dukungan yang minim dari parlemen jika berkaca pada dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Pembentukan barisan pemerintahan yang kuat merupakan keharusan untuk menjawab keraguan banyak pihak agar laju pemerintahan nanti dapat berjalan dengan solid.
Sampai hari Jumat (24/10), pengumuman nama menteri juga belum disampaikan oleh Jokowi pada masyarakat luas. Hingga hari ini terhitung empat hari molor dari yang beliau janjikan pada media. Beragam spekulasi bermunculan, ada yang beranggapan tingginya tekanan politik dari kelompok tertentu sehingga mempengaruhi Jokowi dalam menyusun kabinet. Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad sempat menyampaikan ada beberapa nama yang dinilai bermasalah menurut institusi yang getol dalam pemberantasan korupsi itu.
Dugaan itu bisa saja benar adanya, jika melihat tradisi politik kita dimana partai politik pendukung selalu mendominasi untuk memasukkan nama-nama dalam kabinet pemerintahan. Tradisi ini selalu membuat kepala negara tersandera oleh kepentingan politik partai, akhirnya para kelompok profesional memiliki ruang yang minim dalam pemerintahan. Dan kemampuan kerja para menteri dengan latar belakang pungsionaris partai (politisi) sudah dapat kita lihat kemampuannya selama ini. Seorang politisi jauh sekali bedanya dengan kalangan profesional dalam bekerja. Politisi kebanyakan hanya teruji dalam kemampuan diplomasi dan membuat alibi dari sebuah keadaan yang ada.
Untuk itu, kita sangat berharap pada siapa pun yang telah mendukung Jokowi – JK dalam pemilu presiden beberapa waktu yang lalu agar tidak menyandera pemerintahan baru ini dengan keinginan politik semata. Berilah kebebasan pada Jokowi untuk menentukan kabinetnya sendiri. Memang tidak ada makan siang geratis dalam taridisi politik kita, tapi tidak ada salahnya demi kebaikan Bangsa dan Negara partai politik membuat tradisi baru dengan merelakan kadernya untuk kepentingan rakyat banyak. Bukankah itu juga sebuah prestasi untuk partai jika ia memiliki kader yang diidolakan banyak masyarakat. Terimaksih
Donk Ghanie
Pamulang Permai I. Tangerang Selatan Banten.
HP : 082125388xxx
Email : ghaniedonk@gmail.com
