Berita

Politik

Kabinet Jokowi-JK: Apapun Makanannya, Neolib Minumannya

SELASA, 14 OKTOBER 2014 | 20:31 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

BEBERAPA saat setelah penetapan Pak JK (Jusuf Kalla) sebagai calon wakil presiden untuk Jokowi, saya diajak tokoh-tokoh Kawasan Timur Indonesia (KTI) diantaranya DR Laode Ida, bertemu Pak JK di rumahnya di Dharmawangsa Kebayoran Baru.

Ketika tiba giliran saya bicara, saya sampaikan aspirasi teman-teman dengan kalimat lebih kurang: "Pak JK, jika bapak ada kesempatan lagi jadi Wapres, berkenankah memberi kesempatan lebih luas ke teman-teman KTI untuk duduk dalam Kabinet sehingga teman-teman tidak merasa bahwa KTI cuma diwakili Sulsel? Karena kalau tak salah pada periode bapak Wapres tempo hari banyak rekruit menteri dan Petinggi asal Sulsel.

Beliau tersentak dan mencoba menjelaskan dan meluruskan meskipun tak ada jawaban kongkrit untuk membantu teman teman KTI untuk dapat berkiprah dalam kabinet.


Itu tidak pernah saya pikirkan lagi, sampai suatu hari ketika baru saja pak JK terpilih lagi sebagai Wapres Jokowi. Teman-teman minta saya ingatkan lagi Pak JK, namun saya tak pernah mau lagi kawatir dicurigai saya punya ambisi pribadi. Yang ingin saya ceritakan disini adalah bagian lain dari pertanyaan saya ke pak JK.

"Apakah kabinet JKW-JK kelak akan tetap akomodir orang-orang berpaham neoliberalisme yang selama ini telah mengobrak-abrik kedaulatan bangsa dan negara RI ?"

Lebih kongkrit saya singgung kira-kira siapa calon Menkeu, Menko Perekonomian, Menperdagangan/Industri, Menteri ESDM, Menkes, Menlu dan Menhan. Saya tahu bahwa pak JK tidak akan menjawab kongkrit, tapi pertanyaan itu sendiri sudah memberi pesan bahwa siapapun akan mengisi kementerian tersebut akan sangat menggambarkan “ideologi kabinet, ideologi JKW-JK”. Akan menjawab pertanyaan benarkah JKW JK akan membentuk kabinet Trisakti seperti yang selama ini di gembar-gemborkan?

Kepergian Megawati dan JK ke Wahington setelah pasangan JKW-JK terpilih menimbulkan spekulasi bahwa akan ada pesan-pesan sponsor dari "majikan besar". Salah satu dugaan itu adalah menyangkut kepastian bahwa kabinet JKW-JK harus tetap dalam warna asli neoliberalisme, sehingga menjamin Indonesia tetap dalam kendali majikan.

"Apapun makanannya neoliberalis minumannya." Kira kira begitu pesan iklannya. Kini bau-bau kabinet neolib mulai tercium.

Ya ternyata Indonesia sesuai yang kami tulis dalam berbagai artikel di buku kami Republik di Ujung Tanduk, tidak akan menemukan jalan lain: Tetap mengabdi ke majikan besar, penguasa kapitalisme global. Tetap dalam kendali asing, aseng dan asong.

Lalu cerita manis tentang kedaulatan ekonomi, Trisakti, nasionalisme ekonomi dan lain-lain, yang berkobar saat kampanye, dibuang kemana ya? Lantas dimana beda JKW-JK dengan SBY-Boed? Oh Indonesia, suratanmu![***]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya