Jerat Petinggi SKK Migas Pintu Masuk KPK Bongkar Mafia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membongkar kasus korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas (SKK Migas) yang diduga melibatkan sejumlah petingginya. Pasalnya, keterlibatan mereka jadi bagian mafia migas disinyalir terafiliasi dengan sejumlah politikus Senayan, termasuk di Komisi VII DPR.

Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, mafia migas mencuat pasca terbongkarnya suap kepada mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dari situ, perlahan mafia di tataran SKK Migas terungkap. Bahkan, ada dugaan keterlibatan sejumlah politisi.

"Itu perlu ditelusuri oleh KPK. Kalau sudah bermain, diduga ada korupsi. Ini tugas KPK untuk mengungkap permainan antara SKK Migas dengan DPR," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/10).

Dalam kasus korupsi di SKK Migas, sejumlah petinggi disebut terlibat. Salah satunya Deputi Pengendalian Komersil SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja. Keterlibatan petinggi SKK Migas mulai dari pemberian rekomendasi seperti penurunan harga formula gas, hingga kongkalikong penentuan pemenang tender.

Bahkan, seiring perkembangan penyidikan KPK, terungkap andil sejumlah legislator yang mengintervensi SKK Migas dalam menentukan pemenang tender. Praktik kotor itu tak cuma-cuma, sebab ditenggarai terjadi praktik suap.

"Ke DPR diperlebar boleh. Karena DPR bukan hanya mempergunakan hak pengawasan mereka, tapi mereka juga bermain untuk mengejar fee," beber Uchok.

Beberapa perusahaan yang diduga menyuap petinggi SKK Migas diantaranya PT Kernel Oil Pte Ltd melalui Simon Tanjaya, PT Kaltim Parna Industri melalui Artha Meris Simbolon, Presiden Direktur PT KPI dan Marihard Simbolon selaku Komisaris Utama PT KPI.

"Untuk itu, ada dua yang harus jadi fokus KPK, DPR dan perusahaan Kernel Oil," tandas Uchok. [why]